SURABAYA (bangsaonline ) - Usulan Komisi B DPRD Provinsi Jawa Timur untuk membentuk BUMD ternak sebagai buffer stock (penyimpanan stok) ternak dan daging sapi tampaknya sulit terealisasi alias kandas. Hal ini, terkait dengan pelaksanaan perdagangan bebas yang melarang lembaga yang berfungsi sebagai buffer stock. Gubernur Jatim, Soekarwo menegaskan dalam pelaksanaan AFTA buffer stock dilarang. Untuk itu pendirian BUMD ternak sangat sulit terealisasi.
’’Sudah tak bisa lagi lembaga buffer stock didirikan. Nanti, pas pelaksanaan AFTA bisa diprotes,’’ kata orang nomor satu di jajaran pemerintahan Jatim itu, kemarin.
Soekarwo mengungkapkan bahwa Bulog kini juga sudah tidak lagi berfungsi sebagai buffer stock. ’’Jadi Bulog kini membeli beras dengan harga miring ketika panen, dan melepasnya ketika musim tanam. Sehingga keuntungannya di sana dan tidak lagi disubsidi oleh negara,’’ terangnya.
Ketua Umum Persatuan Alumni Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (PA GMNI) tersebut mengatakan dengan konsep seperti ini, memang harus benar-benar bisa membeli dan memutar produk dengan tepat. ’’Jadi, kalau berniat mendirikan BUMD ternak dengan menjadi buffer stock pasti tak bisa,’’ imbuhnya.
Hanya saja, Soekarwo mengatakan kalau bermaksud membuat BUMD ternak dengan tujuan lain, mungkin bisa dipertimbangkan. Misalnya, untuk menjaga stabilitas daging sapi, atau ketersediaan daging sapi, atau untuk mendorong pengelolaan dan penggemukan ternak sapi yang lebih baik, hal itu masih bisa dipertimbangkan.
Seperti diberitakan sebelumnya, Komisi B DPRD Jatim berniat membentuk BUMD ternak. Ini setelah dari hasil sidak ditemukan masih banyaknya sapi betina yang disembelih. Sesuatu yang melanggar UU maupun Perda. Hanya, aparat tak bisa menindaklanjuti, karena tidak ada skema untuk mengganti sapi betina milik peternak tersebut dengan sapi jantan.Di sisi lain, pemilik sapi yang kebetulan apes punya sapi betina tak bisa apa-apa, meski kepepet uang karena tak boleh menjual sapi betinanya.
Untuk itulah, Komisi B DPRD Jatim berencana membentuk BUMD ternak agar menjadi buffer stock. Yakni, mengganti sapi betina milik petani tersebut dengan sapi jantan yang dimilikinya, juga untuk stok guna menjamin ketersediaan sapi. Selain itu, BUMD tersebut juga penting untuk menjaga ternak-ternak sapi tersebut berada di Jatim, karena selama ini banyak sapi Jatim yang dibeli oleh pedagang di Jakarta dan Jawa Barat. Tiap tahunnya lebih dari 300 ribu sapi Jatim diekspor.
Ketua Komisi B DPRD Jatim Agus Dono Wibawanto sendiri mengatakan bahwa tidak masalah bila BUMD ternak tersebut tidak berfungsi menjadi buffer stock. ’’Tetap saja bisa dibuat skema seperti Bulog. Yang penting, kepentingan peternak sapi terlindungi, tidak lagi ada ekspor sapi besar-besaran ke luar daerah, dan ketersediaan daging sapi juga aman di pasaran,’’ ucapnya.
Dikatakan Agus Dono, penanganan selama ini memang sudah baik. Tapi, tetap mengkhawatirkan. Karena, lebih bergantung pada kemampuan Jatim untuk menjadi lumbung sapi nasional. ’’Tapi, sudah mulai membayang muncul potensi permasalahan. Kenapa harga-harga daging sapi masih stabil, karena stok Jatim masih melimpah. Coba, kalau seperti Jakarta yang tidak punya sapi, sangat rentan sekali dengan permainan harga,’’ tandas politisi dari Fraksi Partai Demokrat DPRD Jatim ini.
