foto: AFP/Kompas
Jakarta (bangsaonline)-Setelah KPU menetapkan Joko Widodo (Jokowi) sebagai presiden terpilih, para wartawan mulai bertanya tentang gambaran kabinet. Bagaimana respon Jokowi?
"Yang banyak (profesional)," kata Jokowi saat ditanya komposisi kabinetnya oleh wartawan di Balaikota DKI, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, kemarin. Jokowi kemarin kembali mengantor di Balaikota sebagai gubernur setelah cuti untuk kampanye pilpres.
Jokowi menuturkan kabinet nantinya akan dibahas mendetail di kantor transisi. Kantor transisi menjadi tempat Jokowi-JK mempersiapkan program pemerintahan sebelum dilantik menjadi presiden pada 20 Oktober mendatang.
"Ya nanti itu, kayak kantor transisi itu akan menyiapkan. Untuk finalnya nanti ke saya," kata Jokowi.
Jokowi enggan mengungkap persentase kabinet dari kalangan profesional dan dari kalangan parpol koalisi. Saat ini pembahasan masih dilakukan.
"Kita baru lihat persoalan-persoalan, kemudian kita baru akan menyelesaikan persoalan itu dengan menempatkan orang-orang. Artinya, kita berkonsentrasi kepada perencanaan yang mendetail, ini masih ada waktu dua setengah bulan ini," tegasnya.
Calon wakil presiden Jusuf Kalla memberikan sedikit gambaran soal komposisi kabinet. Politisi yang akrab disapa JK itu pun menyebut kabinetnya akan di isi oleh orang-orang profesional.
"Intinya harus profesional, tidak berarti di kalangan partai tidak ada profesional," kata JK di kediamannya di Jalan Brawijaya, Jakarta Selatan, kemarin.
JK mencontohkan, pos kementerian ekonomi akan dijabat oleh orang orang profesional dan ahli dalam bidangnya.
" Tergantung bidangnya. Seperti Menkeu itu harus dari tenaga profesional, sama dengan BUMN dan ESDM," kata politisi Partai Golongan Karya itu.
Selain itu, komposisi kabinet ke depan harus bersifat gotong-royong. Maksudnya harus mewakili aspek keterwakilan nasional, mulai dari Aceh hingga Papua.
"Itu mewakili daerah daerah yang besar, kedua mewakili semua agama, terwakili sipil dan militer, laki laki dan perempuan, jadi harus dibuat matriksnya dulu," terangnya.
Lalu, bagaimana dengan jumlahnya?
"Jumlahnya terserah kita atur, berapa persen profesional, berapa persen profesional dari partai, karrna dr partai pun ada profesionalnya," imbuhnya.
Namun saat ini, JK mengatakan hal hal tersebut masih merupakan gambaran kecil kabinet ke depan, karena pihaknya masih fokus menanti pengumuman KPU pada 22 Juli besok.
"Mereka tahu semua kita semua fokus pada pemenangan pemilu. Setelah ini kan ada cukup waktu 3 bulan, jadi pastilah kita bicarakan mungkin bulan-bulan depan," kata JK.
Yang menarik, susunan daftar kabinet bayangan kini mulai beredar di kalangan jurnalis. Tak jelas, apakah susunan itu dari tim Jokowi atau sengaja dibuat orang tak bertanggungjawab. Dalam susunan cabinet itu tertera bahwa menteri agama adalah Musdah Mulia, guru besar UIN Syarif Hidayatullah yang selama ini pemikiran keagamaannya sangat kontroversial. Sedemikian kontroversialnya sampai ia dijadikan kampanye hitam dalam pilpres lalu.
Bagaimana tanggapan Musdah soal susunan kabinet yang menempatkan dirinya sebagai calon Menteri Agama. “Saya tidak siap. Saya tidak mau jadi Menteri Agama,” kata Musdah usai menghadiri diskusi di kawasan Menteng, Jakarta.
Dia mengatakan lebih memilih sebagai akademisi ketimbang menjadi seorang menteri.
“Tidak mau jadi apa-apa. Begini saja sudah cukup,” ungkap Musdah yang merupakan Anggota tim pemenangan pasangan Jokowi-JK.
Musdah menambahkan, dirinya juga enggan berandai-andai jika nantinya diminta langsung oleh Joko Widodo sebagai menteri.
“Terserah mereka jangan tanya ke saya. Itu nanti saja, jangan berandai-andai,” katanya.
Hingga kini, menurut Musdah, belum ada komunikasi antara Joko Widodo maupun Jusuf Kalla dengan dirinya untuk dijadikan calon menteri agama.
“Tidak pernah,” tegas Musdah yang juga menjabat Direktur Eksekutif Megawati Institute.
Nama lain yang disebut sebagai calon menteri agama adalah Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar. Namun ada juga yang menyebut Menag itu dipercayakan kepada Imam Nahrawi, sekjen DPP PKB. Sedang Muhaimin diplot sebagai Menkokesra atau menteri perindustrian. Muhaimin menjelaskan, sejak awal pihaknya tak pernah mensyaratkan posisi apapun ketika mendukung Jokowi-JK. Tapi ia yakin, PKB memiliki kader potensial yang layak direkomendasikan masuk dalam kabinet pemerintahan.
"Kita belum berani mengerucutkan, tapi biarkan mengalir dan kita siapkan 5 sampai 10 orang terbaik," kata Muhaimin, di Kantor DPP PKB, Jakarta Pusat, tadi malam.
Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi itu melanjutkan, semua partai politik memiliki cara untuk menyaring kader-kader terbaik. Dalam hal ini, hanya kader yang memiliki jiwa kepemimpinan dan kompeten dalam bidang tertentu yang akan direkomendasikan PKB untuk masuk ke kabinet Jokowi-JK.
"Kami tunduk pada keputusan presiden (Jokowi), karena memang tidak ada jatah menjatah untuk menteri apapun," pungkasnya.
Berikut struktur Kabinet Indonesia Hebat di bawah pimpinan Joko Widodo-Jusuf Kalla yang tersebar luas:
Menko Polkam: Jenderal TNI (Purn) A.M Hendropriyono
Menko Perekonomian: Fasial Basri
Menteri Sekretaris Negara: Tjahjo Kumolo
Sekertaris Kabinet: Maruarar Sirait
Menteri Dalam Negeri: Jenderal TNI (Purn) Ryamizard Ryacudu
Menteri Luar Negeri: Alwi Shihab
Menteri Perhubungan: Letjen (Purn) Sutiyoso
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan: Anies Baswedan
Menteri Pertahanan: Andi Widjajanto
Menteri BUMN : Dahlan Iskan
Menteri Perindustrian: Muhaimin Iskandar
Menteri Sosial: Teten Masduki
Menteri Hukum dan HAM: Todung Mulya Lubis
Menteri Perdagangan: Rusdi Kirana
Menteri Agama: Musdah Mulia
Menteri Komunikasi dan Informasi: Surya Paloh
Menteri Pertanian: M. Prakosa
Menteri Pariwisata: AAGN. Puspayoga
Menteri Kehutanan: Marwan Jafar
Menteri Lingkungan Hidup: Alexander Sonny Keraf
Menteri Keuangan: Sri Adiningsih
Menteri ESDM: Kurtubi
Menteri PPA: Khofifah Indar Parawansa
Menteri Kesehatan: Ribka Tjiptaning Proletariyati
Menteri Kelautan dan Perikanan: Ferry Mursyidan Baldan
Menteri PAN: Jenderal TNI (Purn) Luhut Binsar Pandjaitan
Menteri PDT: Rieke Diah Pitaloka
Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi: M. Jumhur Hidayat
Menteri Perumahan Rakyat: Akbar Faisal
Menteri Koperasi dan UKM: Budiman Sudjatmiko
Menteri Pekerjaan Umum : Tri Rismaharani
Menteri Pemuda dan Olah Raga: Utut Adianto
Meneg PPN/Kepala Bapenas: Imam Sugema
Menristek/Kepala BPPT: Helmy Faishal Zaini
Jaksa Agung: Abraham Samad
Kepala BIN: Jend TNI (Purn) Facrul Rozy
Panglima TNI: Jenderal Budiman
Kepala Bapepam : Lin Che Wei
