Soal Raskin Tak Layak Konsumsi di Desa Dapet, Kabag Kesra Sebut Ada Muatan Politis

GRESIK, BANGSAONLINE.com - Mencuatnya kasus beras masyarakat miskin (raskin) tak layak konsumsi di Desa Dapet Kecamatan Balongpanggang dinilai sarat politis. Hal ini diungkapkan Kepala Bagian Kesra (Kesejahteraan Masyarakat) Pemkab Gresik, Khusaini.

Menurutnya, kasus tersebut sengaja dimunculkan oleh salah satu oknum politikus sekaligus anggota DPRD Gresik yang kesal karena beras miliknya tak dibeli Bulog (Badan Urusan Logistik). "Ya, kami tahu dan kami menyadari persoalan raskin di Desa Dapet Kecamatan Balongpanggang belakangan ini bukan karena murni beras itu dianggap tak layak. Namun, ada faktor politis di balik itu," ujar Khusaini kepada BANGSAONLINE.com, kemarin.

"Kasus itu sengaja dibesar-besarkan, sebab usaha berasnya yang tertampung di sejumlah huler (tempat penggilingan padi), salah satunya di Kecamatan Benjeng, tak diambil Bulog karena karena rendemen dan persyaratan lain tidak memenuhi klasifikasi," paparnya.

"Jika memang beras raskin di Desa Dapet dianggap tidak layak, prosedurnya adalah Kades atau penerima melapor ke Bagian Kesra, Kecamatan atau langsung ke Bulog. Pasti beras akan diganti," katanya.

Meski begitu, ia mengatakan bahwa saat ini pihaknya sudah mengganti Raskin tersebut. "Bagian Kesra juga telah meminta Kasi Kesra Kecamatan Balongpanggang untuk terus memantau," pungkas dia.

Sekadar diketahui, beras raskin sebanyak 4 ton di Desa Dapet Kecamatan Balongpanggang yang diduga dari mitra Perum Bulog PT Seger Agro Nusantara dilaporkan tak layak konsumsi. Akibatnya, pemerintah desa setempat tidak mendistribusikan beras tersebut kepada masyarakat.

Di sisi lain, Ketua KTNA (Kontak Tani Nasional Andalan) Kabupaten Gresik, Hamzah Takim menyayangkan adanya raskin tak layak konsumsi yang masuk ke wilayahnya. "Ini bukan pertama kalinya, sebelumnya beberapa bulan lalu kasus serupa masuk ke Gresik dan luput dari pengawasan," ungkap dia. (hud/ns)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News