Tak Ada Proyek Jalan, DPUTR Kota Mojokerto Disidak Dewan

KOTA MOJOKERTO, BANGSAONLINE.com - Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Kota Mojokerto jadi atensi DPRD setempat. Sorotan kalangan wakil rakyat ini menyusul tengara tidak adanya secuil pun aktivitas pembangunan di "kota onde-onde" hingga menjelang pertengahan tahun ini.

Persoalan ini ditindaklanjuti dengan gelaran inspeksi mendadak (sidak) oleh wakil rakyat dari Komisi II ke dinas teknis tersebut, Kamis (4/5). Pertemuan membahas pelaksanaan pembangunan selama kurun tahun 2017 dengan Kadis PUTR Wiwiet Febriyanto dilakukan secara tertutup di ruang rapat PUTR.

"Kita menanyakan progres pembangunan tahun ini. Sebab, sampai pertengahan tahun kok tidak ada proyek," ujar Ketua Komisi II DPRD Kota Mojokerto, Aris Satriyo Budi seusai sidak.

Pihak Komisi II ini mengaku khawatir jika PUTR terlampau adem ayem maka pelaksanaan proyek terfokus akhir tahun dan hasilnya acak-acakan.

"Jangan sampai proyeknya tak jalan. Harusnya dilakukan bertahap sesuai rencana mulai awal tahun sehingga hasilnya maksimal," katanya.

Politisi PAN ini tampaknya tak puas dengan argumen Wiwiet atas mandeknya pelaksanaan pembangunan tahun ini. "PU mengatakan kendala ada di LPSE yang system aplikasinya error," ungkapnya.

Kepala DPUTR Kota Mojokerto Wiwiet Febriyanto tidak berhasil dikonfirmasi atas dugaan mandeknya pelaksanaan pembangunan di kota ini. Ia masih menemui seorang stafnya hingga lama pasca sidak.

Sementara itu, menjawab tudingan Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kota Mojokerto sebagai biang leletnya proses lelang, Ketua ULP Agus Heri Santoso menepisnya. "Memang aplikasi versi 4 kita sempat error, namun sudah aktif mulai awal bulan ini," katanya.

Agus mengungkapkan, dari ratusan proyek PUTR, instansi itu hanya menyorong lima proyek saja untuk dilelang. "PUTR hanya menyorong lima proyek seperti RPH (Rumah Potong Hewan), pagar TPA, dan Kantor Kecamatan Kranggan. Itupun berkasnya kita kembalikan karena dokumennya tidak lengkap," jelasnya.

Kata ia, dokumen lelang proyek-proyek itu harus direvisi karena adanya perubahan harga satuan pengadaannya. "HSP-nya harus revisi karena harganya sudah berubah. Dan sejak Januari PU hanya mengajukan lima proyek saja dari ratusan proyek," jlentrehnya. (yep/rev)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News