SUMENEP (bangsaonline) - Anggaran miliaran rupiah untuk desa yang direncanakan dikucurkan pada tahun anggaran 2014 ini, diprediksi tidak terarah dan tidak sesuai dengan harapan masyarakat.
Ini memungkinkan, jika pengelolaannya tidak melibatkan unsur masyarakat sebagai tenaga pendamping untuk kepentingan kontroling.
BACA JUGA:
- Harga Garam di Gili Raja Sumenep Turun Saat Musim Produksi Mulai Ramai
- 1.356 CJH Sumenep Berangkat ke Tanah Suci, Wabup Ingatkan Cuaca Ekstrem di Makkah
- YBM PLN Salurkan Bantuan Ternak Kambing untuk Buruh Serabutan di Sumenep
- Sambut Musim Tanam Tembakau, Petani Sumenep Mulai Semai Bibit, Harga Capai Rp50 Ribu per Ikat
"Jika tanpa tenaga pendamping dikawatirkan arah program menjadi tidak jelas dan sulit terukur," kata Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana (BPMP-KB) Ach Masuni, di ruang kerjanya, kemarin.
Kata dia, agar program pemberdayaan kepada desa dapat dikelola baik, diharapkan nantinya masyarakat yang didelegasikan harus mampu memanaj dan penuh tanggung jawab.
Masuni menyontohkan di institusinya. Program Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP), yang menggunakan tenaga pendamping. Selama ini, tenaga pendamping merupakan warga pilihan, juga diberi pelatihan manajemen khusus. Sehingga pelaksanaan program yang dilaksanakan di bawah tidak keluar dari formulasi dan sesuai kebutuhan.
Misalnya, kata Masuni, skala prioritas program desa harus melihat profil desa.Untuk itu penting kiranya desa sebelumnya harus memiliki profil desa.
"Langkah ini penting agar ada keterpaduan jika terdapat dana hibah lain yang masuk ke Desa melalui lintas sektor. Agar tidak terjadi tumpang tindih program, nantinya,” jelasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News




