Puluhan WNA asal China diamankan di Markas Polda Kalbar. Ratusan pekerja China di PLTU Kukar masih bersembunyi di hutan.
Pihaknya mengaku belum memberikan respon atas masalah ini. Pasalnya, kata Bobby, Komisi I masih akan mengecek kevalidan informasi tersebut. Dia enggan berkomentar apabila informasi soal maraknya informasi tenaga kerja asing (TKA) China ilegal masih simpang siur.
"Jadi bukannya kita langsung menyatakan 'kita tidak setuju dengan TKA China'. Nanti tahunya, bukan lagi. Atau, mungkin kita sudah setujuin. Ternyata bukan. Nah itu yang kita klarifikasi. Dan berita hoax itu adalah proxy war. Itu yang pertama sebelum kita melakukan kebijakan antisipatif," tegas dia.
Hal senada dikatakan anggota Komisi III Fraksi PDIP, Masinton Pasaribu. Kata dia, banyaknya buruh ilegal asal China yang masuk ke Indonesia disebabkan karena lemahnya pengawasan pemerintah. Seharusnya ketika menerapkan kebijakan bebas visa, pengawasan masuknya warga negara asing juga diperketat.
"Itu monitoring-nya yang lemah. Evaluasi itu bisa dilakukan dalam aspek pengawasan monitoring pengawasan. Harusnya ketika kebijakan bebas visa dilakukan, harusnya pengawasan terhadap orang-orang asing itu di Indonesia harus ketat," kata Masinton,Kamis (22/12).
Masinton menilai kebijakan bebas visa hanya untuk berkunjung bukan untuk menetap dan bekerja di Indonesia.
"Jangan sampai menyalahgunakan bebas visa itu. Visa kunjungan tapi aktivitasnya di sini malah kerja. Nah itu kan pengawasannya yang lemah," terangnya.
Politikus PDIP ini meminta pemerintah melalui Dirjen Keimigrasian melakukan evaluasi sistem pengawasan dan monitoring. Sebab, kata dia, persoalan buruh asing ilegal karena pihak imigrasi lamban melakukan deteksi.
"Jadi, evaluasi itu terkait dgn sistem pengawasan dan monitoringnya. Deteksinya tidak cepat gitu lho. Harusnya kan cepat deteksi. Harusnya pengawasan dari imigrasi lebih cepat," pungkasnya.
Sebelumnya, pemerintah melalui Kementerian Tenaga Kerja (Kemenaker) mengaku terus menyaring pekerja asing. Apalagi, banter isu serbuan pekerja Warga Negara Asing asal Tiongkok.
Menteri Tenaga Kerja Hanif Dhakiri menjelaskan selama ini pemerintah siaga bertindak tegas terhadap seluruh tenaga kerja ilegal yang masuk ke Indonesia.
"Yang dipulangkan Kementerian tenaga kerja kurang 700 orang tahun ini," ujarnya seperti dilansir netralnews.com.
Isu ini pun menjadi salah satu isu penting yang akan selalu menjadi perhatian utama pemerintah. Dengan begitu keseriusan dalam membendung pekerja dari luar negeri.
"Tapi intinya pemerintah itu tegas, tidak bermain-main soal itu. Tidak membiarkan, tidak menganggap ini bukan isu penting," tutupnya.(merdeka.com)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
