Indonesia Terancam Invasi China, Ada Infiltrasi dalam Eksodus Besar-besaran Tenaga Kerja

Profesor riset ini prihatin karena pembangunan saat ini tidak lagi berpihak pada bangsa sendiri. Dia pun prihatin karena bangsa yang besar ini tidak memiliki saringan atau filter terhadap apapun pengaruh dari asing.

"Nggak usah jauh-jauh, kalau kita mau masuk Singapura saja, muka petugas imigrasinya tidak bersahabat. Masak masuk Indonesia yang adalah negara yang jauh lebih besar dari Singapura semua bebas masuk tanpa filter? Perbatasan baik di darat, laut dan udara harus dijaga ketat," kata Siti.

Siti Zahro menambahkan, TNI diminta berperan aktif menangkal arus masuk orang-orang asing secara ilegal ke Indonesia. Permintaan itu sesuai dengan tugas pokok dan fungsi TNI dalam menjaga kedaulatan negara.

"TNI juga bisa aktif untuk menjaga pertahanan negara dari ancaman luar, khusus dalam konteks isu pekerja ilegal dari China yang membanjiri Indonesia. Meski bukan petugas imigrasi, bukan Menkumham, TNI harus bisa menjaga pertahanan negara dari infiltrasi," kata Siti Zuhro dilansir rmol.co.

Menurut dia, TNI bertanggung jawab terhadap masalah keamanan, bukan cuma terhadap ancaman fisik tetapi juga ancaman ideologi dan manusianya. Ia menyorot kasus-kasus temuan orang asing yang melakukan pekerjaan ilegal di Indonesia. Salah satunya, beberapa warga negara China yang menanam tumbuhan cabai berbakteri di kawasan Bogor.

"Lebih baik kita antisipasi daripada harus mengobati jika sudah terjadi. Mumpung ancaman sudah terendus, sekarang harus ada solusi, jangan sampai meledak, terlebih ada momen pilkada serentak," jelasnya.

Hal yang sama juga diungkapkan Pengurus Besar Nadlatul Ulama (PBNU) yang meminta Presiden Joko Widodo serius menangani keberadaan tenaga asing yang jumlahnya semakin banyak di Indonesia.

"Pemerintah harus segera evaluasi soal kebijakan tenaga kerja asing yang sudah membanjiri perusahaan dalam negeri, dan berdampak negatif bagi pekerja lokal kita," kata Ketua Umum PBNU KH. Said Aqil Siraj saat konferensi pers di Kantor PBNU, Jalan Kramat Raya, Jakarta, Selasa (20/12).

Kiai Said membeberkan, salah satu kasus cukup mengkhawatirkan di daerah Serang, Banten. Di mana, terdapat tenaga kerja asal negara Tiongkok berjumlah sebanyak 70 ribu orang. Laporan yang membuat lebih miris adalah beberapa perusahaan di Serang hanya mempekerjakan sebanyak 30 persen tenaga kerja lokal, sementara 70 persen sisanya adalah tenaga kerja asing. Tak hanya itu, jumlah gaji yang diperoleh tenaga asing dan lokal pun sangat kontras.

"Tenaga asing dibayar Rp 15 juta per bulan atau per harinya bisa Rp 500 ribu. Sementara pekerja lokal hanya dibayar Rp 2 juta per bulan. Ini persoalan serius, karena ditambah lagi dengan kegiatan ekspor kita yang terus berkurang dan daya beli masyarakat menurun," jelasnya.

Atas fakta tersebut, PBNU pun mendesak pemerintah segera mewujudkan sila ke lima Pancasila yakni Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Selain itu juga meminta agar pemerintah dan pengusaha memperhatikan kebijakan mempekerjakan tenaga asing.

"PBNU meminta pemerintah harus sensitif jaga perasaan rakyat. Segera kaji ulang kebijakan pembangunan jika tidak ajak rakyat sebagai mitranya," tegas Kiai Said

Tak hanya itu, pemerintah juga diminta segera membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Dalam waktu dekat, PBNU akan menyurati pemerintah melalui menteri ketenagakerjaan

"PBNU meminta pemerintah segera melakukan negoisasi ulang terkait kebijakan paket investasi dengan asing," tegas Kiai Said. (jurnas.com/rmol.co)

Sumber: jurnas.com/rmol.co