Menpora Imam Nahrawi memberi keterangan kepada wartawan usai bertemu Presiden Joko Widodo di Istana Negara
"Sekali lagi, kewenangan itu ada pada Menpora. Jadi, apa yang menjadi hasil kajian dan berbagai pertimbangan, termasuk semakin dekatnya persiapan Asian Games (2018), dan bahwa kompetisi juga harus berjalan, dan hubungan kita dengan FIFA, dan hal lain itu, juga harus menjadi bahan kajian."
"(Urusan mengaktifkan kembali PSSI) itu urusan Menpora. Yang jelas, hal-hal yang terlalu lama berlarut-larut tidaklah baik. Artinya, harus ada jalan keluar dan diselesaikan," ucap Pramono.
Hal senada disampaikan Juru Bicara Presiden, Johan Budi. Presiden ingin melihat perkembangan sepakbola sejak PSSI dibekukan sekitar 10 bulan yang lalu, karena urusan ini bahkan sudah masuk proses hukum.
"Ada beberapa pertimbangan. Pertama, tanggal 26 (Februari) itu batas (pengkajian). Kedua, gugatan masih di MA (Mahkamah Agung). Ketiga, persiapan Asian Games 2018, dan keempat, harus dilihat sikon (situasi kondisi) persepakbolaan nasional," tutur Johan.
Oleh karena itu, kata dia, pada pertemuan kemarin dengan Wapres, Menpora dan Pak Agum, (SK pembekuan PSSI) bukan minta dicabut. Presiden perintahkan, lakukan kajian dalam waktu cepat, 1-2 hari harus ada. Bahasanya, dalam cepat kajian, beri alasan yang make sense, akibatnya kalau ini, kalau begitu. Di situ ada Pak Agum dan Pak Wapres, disampaikan seperti itu.
"Jadi dalam 1-2 hari ini ada keputusan, pembekuan dicabut atau memenuhi syarat-syarat terlebih dahulu. Ada beberapa hal untuk dihadapi. Selain event juga berkaitan dengan FIFA. kemarin bahasanya, minta sehari, jadi mungkin hari ini,"imbuh Johan.
Sementara, pihak Kemenpora sendiri menyatakan sudah membuat draft kajian yang dimintakan presiden tersebut. Draft yang dikerjakan sejak tadi malam itu telah diserahkan kepada Menpora sore ini sebelum difinalkan dan dilaporkan ke istana.
Menpora Imam Nahrawi mengatakan pihaknya akan mengkaji instruksi ini dari semua sisi. Ia mengaku tidak ingin sanksi dari FIFA untuk Indonesia terus berlanjut. Karena itu, pihaknya bersedia mencabut sanksi pembekuan PSSI dengan sejumlah syarat. Antara lain, PSSI bersedia menggelar Kongres Luar Biasa (KLB) dalam waktu dekat dan menjadi organisasi yang lebih terbuka.
"Presiden bilang harus ada akuntabilitas, laporan riil pada masyarakat, sehingga mereka tidak hanya disuguhkan hiburan. Namun, menyadarkan bahwa ini industri besar," ujarnya. Bagaimana nasib PSSI, Imam bilang akan dilaporkan secara resmi dalam satu dua hari ke depan.
Jubir Kemenpora Gatot S Dewa Broto merinci sanksi akan dicabut jika PSSI mau menggelar KLB lebih cepat. "KLB yang sebelumnya disepakati satu tahun, diminta dipercepat menjadi enam bulan. Ini dilakukan semata-mata demi kepentingan sepak bola yang lebih baik, terutama menghadapi dua event akbar yakni SEA Games 2017 dan Asian Games 2018 di mana Indonesia menjadi tuan rumah," ujarnya.
"Secara umum, bagaimana masalah tata kelola bisa kami benahi bersama-sama PSSI dan pemerintah, tetapi juga PSSI menjamin itu disetujui FIFA. Nanti takutnya, ini apa-apaan disebut ntervensi pemerintah lagi," ujar Kepada Bidang Komunikasi Kemenpora, Gatot S. Dewa Broto.
"Secara umum, bagaimana masalah tata kelola bisa kami benahi bersama-sama PSSI dan pemerintah, tetapi juga PSSI menjamin itu disetujui FIFA. Nanti takutnya, ini apa-apaan disebut ntervensi pemerintah lagi," ujar Gatot. (det/rmol/sta/lan)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
