Terkait Kereta Api Cepat, Faisal Basri: Jangan Jadi Tong Sampah China

JAKARTA, BANGSAONLINE.com – Di tengah gegap gempita peresmian kereta api cepat Jakarta-Bandung ekonom Universitas Indonesia (UI) Faisal Basri mengingatkan pemerintah, terutama Presiden Joko Widodo (Jokowi). Ia minta agar Indonesia jangan mau dijadikan tempat "pembuangan sampah" China terkait proyek kereta cepat Jakarta-Bandung. Saat ini, tegas dia, China kelebihan kapasitas sehingga kesulitan membuang hasil industrinya.

Menurutnya, saat ini terjadi kelebihan kapasitas pada industri di China. Karena itu, mereka harus membuang kelebihan kapasitas tersebut ke seluruh dunia, salah satunya dengan ikut proyek prestisius kereta cepat.

"Terjadi massive over capacity dari industri (China), dia harus salurkan itu kelebihan kapasitasnya ke seluruh dunia. Jangan mau kita buat buang sampahnya Tiongkok dong," katanya di Kantor Pusat PLN, Jakarta, Jumat (22/1/2016).

Seperti diketahui, sebanyak 60% pembiayaan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung hasil pinjaman lunak China Development Bank (CDB). Sisanya dibiayai Indonesia melalui konsorsium kereta cepat.

Atas dasar itu, Faisal meminta pemerintah agar tidak terlena dengan pinjaman yang diberikan Negeri Tirai Bambu tersebut. Pasalnya, saat ini kondisi perekonomian China tengah dalam kondisi yang kurang baik. "Tiongkok itu kan ekonominya sedang terjerembab," ucap dia.

Selain itu, China juga sedang dihantui demonstrasi dan pemogokan para buruh dan kalangan menengah. Mereka meminta kenaikan upah yang lebih tinggi. "Itu karena growing middle class-nya enggak bisa ditekan terus oleh Partai Komunis. Karena itu, mereka minta upah lebih tinggi," tandasnya.

Diberitakan sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) kemarin telah meresmikan pembangunan proyek kereta cepat rute Jakarta-Bandung di Kota Walini, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Proyek ini merupakan kerja sama business to business (b to b) antara Indonesia dengan China.

Faisal Basri juga meminta agar Presiden Jokowi tidak terjerumus dengan bisikan para menterinya terkait proyek kereta cepat (high speed train) rute Jakarta-Bandung. Dia menerangkan banyak hal-hal yang tidak bisa diterima akal sehat dan tidak rasional dalam proyek kereta cepat Jakarta-Bandung.

Apalagi, menurut dia, rute yang dipilih adalah Jakarta-Bandung yang notabenenya tidak cocok untuk dibuat transportasi sekelas kereta cepat. "Da‎sar kereta cepat itu adalah penumpang. Jadi ada hal-hal rasional yang susah diterima dengan akal sehat. Peresmiannya di Walini yang kawasan perekonomian. Orang dari Jakarta atau Bandung, kerjanya di situ kan aneh. Kecuali kalau itu kawasan wisata," katanya.

‎Mantan Ketua Tim Reformasi Tata Kelola Minyak dan Gas ini justru curiga dengan proses awal hingga akhirnya proyek ini diketok. Menurutnya, Jokowi telah salah menerima input dari para menterinya terkait proyek tersebut. "‎Saya makin tertarik untuk menelaah ini proses awalnya bagaimana. Saya masih percaya sama pak Jokowi, tapi saya rasa ia menerima input bermacam-macam," lanjutnya.

Ekonom senior Indef ini juga mempertanyakan kaitan proyek ini dengan pinjaman yang diberikan kepada tiga bank Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yaitu PT Bank Mandiri (Persero), PT ‎Bank Negara Indonesia (Persero), dan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) yang masing-masing sebesar USD 1 miliar dari China.

"Apa kaitannya dengan pinjaman yang diberikan ke Mandiri, BNI, dan BRI yang masing-masing USD 1 miliar. Ini hubungannya apa? Jadi menurut saya harus dibuka dan terang benderang supaya Pak Jokowi tidak dijerumuskan oleh para pembantunya yakni para menterinya. Harus jelas karena tidak ada rasionalitasnya KA cepat Jakarta-Bandung‎," tandasnya.

Sementara Duta Besar Cina untuk Indonesia, Xie Feng, mengatakan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung merupakan proyek pertama Cina di luar negeri yang memasukkan "sepenuhnya unsur Cina", yaitu dalam standar, teknologi dan peralatan.