Pakde Karwo, Gus Ipul dan Ketua Umum PP Muslimat NU, Khofifah berfoto dengan Pengurus Wilayah Muslimat NU Jatim Periode 2010-2015 di Hotel Solaris Malang.
MALANG, BANGSAONLINE.com - Peran perempuan Jatim sangat penting menjadi mesin penggerak ekonomi di Jatim. Perempuan mampu meningkatkan perekonomian dan pembangunan di Jatim. Tidak hanya sebagai mesin penggerak, tetapi perempuan juga mampu menjadi pelaku ekonomi dan pembangunan di Jatim.
"Berbagai organisasi perempuan termasuk di dalamnya Muslimat NU Jawa Timur. Sehingga kebijakan pengarustamaan gender menjadi sebuah prioritas pembangunan," ujar Gubernur Jawa Timur Dr. H. Soekarwo saat membuka Konferensi Wilayah Muslimat NU Jawa Timur Periode 2010-2015 di Hotel Solaris Malang, Jumat (8/1) sore.
BACA JUGA:
Dia mengatakan, secara umum peran perempuan sangat penting sekali. Program Pemprov Jatim terhadap gender menjadi prioritas. Salah satu faktor perekonomian Jatim tumbuh dikembangkan oleh lembaga keuangan mikro (LKM) perempuan seperti koperasi, konvensional koperasi syariah.
“Kuatnya sebuah negara, majunya sebuah daerah itu tergantung dari perempuan. Untuk itu, Pemprov Jatim terus mendorong ekonomi perempuan sejak tahun 2012. Dari 4,2 juta UMKM meningkat menjadi 6,8 juta UMKM. Ini disebabkan karena adanya peran perempuan dalam pengembangan ekonomi di Jatim,” jelas Pakde Karwo sapaan akrab Soekarwo.
Dalam paparannya, Pakde Karwo menjelaskan, Pemprov Jatim mendorong dan memfasilitasi upaya pengurangan kemiskinan perempuan melalui Jalan Lain Menuju Mandiri dan Sejahtera (Jalin Matra) penanggulangan feminisasi kemiskinan (PFK). Sasaran Jalin Matra PFK yakni kepala rumah tangga perempuan (KRTP) sebanyak 152.343 rumah tangga, usia produktif (15-65 tahun) sebanyak 129.904 rumah tangga, anggota rumah tangga (ART) lebih dari 1 orang sebanyak 126.293 rumah tangga, dan KRTP per desa minimal 20 rumah tangga.
Lebih lanjut disampaikan, Pemprov memperkuat manajemen kelembagaan ekonomi perempuan untuk meningkatkan efisiensi skala usaha ekonomi kaum perempuan, meningkatkan fasilitas sarana dan prasarana dalam rangka penguatan dan pengembangan kaum perempuan.
Arah kebijakan pemberdayaan dan perlindungan perempuan juga dilakukan dengan meningkatkan dan memperluas jaringan usaha dan akses permodalan bagi perempuan melalui pengembangan koperasi wanita dan lembaga keuangan mikro (LKM) fungsional.
Kemudian, mengoptimalkan peran perempuan dalam pengembangan usaha ekonomi produktif melalui berbagai pelatihan keterampilan dan pendampingan untuk meningkatkan kapasitas usaha ekonomi perempuan. Untuk perkuatan ekonomi perempuan dilakukan melalui pemberdayaan koperasi wanita berbasis fungsional guna meningkatkan aktivitas perempuan dalam usaha ekonomi dengan target 1500 kopwan setiap tahun, serta pemberdayaan ekonomi mikro lainnya seperti koperasi pondok pesantren (koppontren), koperasi karyawan (kopkar) dengan target 500 setiap tahun.
“Peningkatan dan perluasan jaringan usaha dan akses permodalan melalui pengembangan dan penguatan koperasi wanita dapat mencegah feminisasi kemiskinan,” jelas Pakde Karwo.
