Kapolres Jombang, AKBP Sudjarwoko (kiri) saat sertijab beberapa waktu lalu. foto: beritajombang
Terakhir, perampokan menimpa perangkat desa yang mengambil ADD (Alokasi Dana Desa) dari Bank Jatim. Masing-masing Desa Ngusikan sebesar Rp 80 juta, Desa Mentaos Kecamatan Gudo sebesar Rp 80 juta, dan Desa Ngrimbi, Kecamatan Bareng sebesar Rp 114 juta. Kasus itu terjadi dalam rentang dua bulan berturut-turut, yakni Agustus - September ini.
Belum adanya pengungkapan satu pun dari tujuh kasus tersebut disayangkan banyak pihak, salah satunya FRMJ (Forum Rembug Masyarakat Jombang). Mereka menilai, jika kasus-kasus itu tidak ada yang terungkap maka menjadi preseden buruk bagi korps berseragam cokelat. Karena Jombang menjadi surga bagi pelaku kejahatan.
"Seharusnya polisi lebih serius dalam menangani kasus-kasus tersebut. Karena jika kejadian tersebut tidak ada yang terungkap, maka polisi gagal memberikan rasa aman dan nyaman kepada warganya," ujar Joko Fatah, Ketua FRMJ. Oleh karena itu, Fatah meminta agar Polda Jatim mengevaluasi jajaran resort Jombang.
Kepala Satuan Reserse dan Kriminal Polres Jombang, AKP Harianto Rantesalu, membenarkan bahwa tujuh kasus tersebut belum ada yang terungkap. Namun demikian, pihaknya terus melakukan penyelidikan guna mengungkap para pelaku.
"Semisal, untuk kasus perampokan Dana Desa (DD) di Ngrimbi Kecamatan Bareng sebesar Rp 114 juta, kami sedang mempelajari rekaman CCTV milik minimarket. Karena para pelaku memang terekam dalam kamera pengintai itu. Namun kita mengalami kesulitan karena gambar para pelaku kurang jelas," kata Harianto ketika dihubungi lewat ponselnya.
Sementara dalam catatan, terdapat tujuh kasus besar yang terjadi pada periode Januari hingga September 2015. Rinciannya, dua TKP (tempat kejadian perkara) di wilayah Mojoagung, satu di Mojowarno, kemudian satu TKP di Ngusikan, dua TKP di Jombang Kota, dan satu lagi di Kecamatan Bareng. (dio/rev)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
