Wacana dari Komisi A DPRD Jatim: Lebur Satpol PP dengan SKPD

SURABAYA, BANGSAONLINE.com - Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Jawa Timur mendapat sorotan tajam dari Komisi A DPRD Jatim yang notabene adalah mitra kerja. Komisi yang membidangi hukum dan pemerintahan melontarkan wacana agar Satpol PP dilebur dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) lain di lingkungan Pemprov Jatim. Sebab, keberadaannya selama ini kurang efektif.

Ketua Komisi A DPRD Jatim, Freddy Poernomo mengatakan, lembaga penegak peraturan daerah (Perda) di Jatim ini kinerjanya sangat lemah. Akibatnya, banyak Perda yang dihasilkan DPRD Jatim hanya menjadi macan kertas. "Pelanggaran Perda di Jatim sebenarnya cukup banyak. Tapi karena Satpol PP mandul sehingga masyarakat seringkali main hakim sendiri," ujarnya, Senin (7/9).

Politisi asal Partai Golkar itu mencontohkan, kondisi jalan provinsi banyak yang rusak lantaran kendaraan angkut yang melebihi tonase dibiarkan lewat. Bahkan tidak masuk jembatan timbang. Begitu juga pengawasan penjualan sapi asal Jatim ke luar Jatim dibiarkan bebas sehingga harga daging sapi di Jatim ikut melonjak, padahal Jatim swasembada daging.

“Tugas dan kewenangan Satpol PP pada penegakan Perda harus dikuatkan, agar Perda di Jatim tidak menjadi macan kertas semata," tegas Freddy Poernomo.

Patut diduga, lanjut Freddy tupoksi Satpol PP Jatim hanya fokus pada pengawalan dan protokoler pejabat di lingkungan Pemprov Jatim, seperti Gubernur, Wagub maupun Sekdaprov Jatim. "Masak tugas Satpol PP hanya melakukan pengawalan saat Gubernur ada kegiatan kerja di luar. Kan sudah ada aparat kepolisian," sindir anggota Dewan asal dapil Jatim IX itu. 

Komisi A dalam waktu dekat akan melakukan evaluasi terhadap seluruh SKPD di lingkungan Pemprov Jatim yang menjadi mitra kerja Komisi A. "Tujuannya supaya kinerja SKPD lebih optimal. Kalau tidak bermanfaat dan cenderung membebani APBD ya sebaiknya dibubarkan saja," dalih Freddy Poernomo.