Bupati, Sambari, didampingi Wabup, Moh Qosim ketika teken MoU nota keuangan APBD Perubahan 2015. (foto: syuhud/BANGSAONLINE)
GRESIK, BANGSAONLINE.com - DPPKAD (Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah) Pemkab Gresik, memastikan kalau APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) Perubahan tahun 2015, yang ditarget sebesar Rp 2,7 triliun, tidak mengalami defisit (kekurangan). Sebab, kekurangan anggaran untuk belanja pembangunan pada sisa akhir tahun anggaran bisa ditutup dengan pendapatan.
Penegasan itu disampaikan Kepala DPPKD Pemkab Gresik, Dr Hj Yetty Sri Suparyati MM, Selasa(18/8). Menurut Yetty, rencana adanya defisit selama pembahasan anggaran, merupakan defisit semu. Artinya, rencana defisit itu kenyataannya, selalu bisa tertutupi. Bahkan, APBD maupun APBD perubahan, pada akhir penggunaan anggaran selalu mengalami surplus (berlebih).
Begitu juga, dengan APBD Perubahan tahun ini. Patokan anggaran untuk belanja pada APBD Perubahan tersebut dipastikan cukup. Sehingga, APBD Perubahan tidak akan mengalami defisit. "Cukup lah, tidak mungkin mengalami defisit," jelas Yetty.
Ditambahkan dia, dalam sejarah pembahasan anggaran, baik APBD maupun APBD Perubahan, rencana defisit tidak pernah terealisasi. Bahkan, anggaran setelah tutup buku (akhir tahun), cenderang selalu berlebih (surplus). Kelebihan anggaran itu kebanyakan didapatkan dari SILPA (Sisa Lebih Penggunaan Anggaran) seperti sisa anggaran lelang proyek. "Kan banyak anggaran dari lelang fisik itu yang sisa. Sehingga, sisa tersebut menjadi SILPA," terangnya.
Selain itu, kata Yetty, ada beberapa kegiatan yang tidak bisa dijalankan, karena adannya kendala. Anggaran untuk program tersebut, akhirnya tidak terpakai. Meski pun hal itu sangat jarang terjadi.
Yetty menjelaskan, kekuatan keuangan APBD Perubahan tahun 2015, ditargetkan mencapai Rp 2,7 triliun lebih. Anggaran sebesar itu berasal dari beberapa sumber. Di antaranya, DAU (Dana Alokasi Umum), DAK (Dana Alokasi Khusus), dan pendapatan lain-lain yang sah, seperti bagi hasil migas (minyak dan gas) dan sektor lain.
"Kami optimis kebutuhan anggaran Rp 2,7 triliun untuk modal pembangunan itu akan terpenuhi. Kami pastikan tidak akan hutang untuk menutupi belanja pembangunan," pungkas Yetty. (hud/rvl)
