Pj Gubernur Jatim, Adhy Karyono, menerima audiensi dari BPKP atau Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Jawa Timur.
"Jadi fokus pada prioritas program dan perannya. Setelah itu kerangka lembaga dan terakhir baru kerangka anggaran. Sehingga anggarannya bisa disederhanakan," tuturnya.
"Contoh program stunting kalau semua lembaga bersama-sama bersinergi, ya anggaranya pasti akan besar. Kalau punya kerangka lembaganya, kita tahu dinas-dinas mana saja yang cocok, yang punya peran, sehingga jelas aliran anggarannya berapa dan kemana saja," paparnya menambahkan.
Kedua adalah menyelaraskan program daerah dengan pusat. Menurutnya, dengan adanya kesamaan program tersebut, pemerintah daerah akan memiliki sumber anggaran lain selain APBD.
"Setiap kementerian itu punya program. Kalau kita jeli, bisa menyelaraskan perencanaan pusat dan daerah, kita bisa sharing anggaran 50 persen dan akhirnya menghemat APBD," katanya.
Sementara itu, Kepala Perwakilan BPKP Jatim Abul Chair menyampaikan terimakasih dan apresiasinya kepada Pj Gubernur Adhy yang telah mensupport BPKP dalam hal pengawasan keuangan.
"Terima kasih kepada Pak PJ Gubernur yang sudah mendukung kami selama ini. Dalam penyusunan pelaporan hasil pengawasan 2023 ini kami dibantu oleh inspektorat dan Bappeda Jatim," katanya.
Atas kolaborasi tersebut, pelaporan hasil pengawasan tahun 2023 diberi judul Nyawiji migunani yang artinya bersatu dan berguna.
"Kami ingin agar supaya dalam setiap melakukan pengawasan, semua pihak terlibat dan bersatu. Yang pada akhirnya hasil pengawasan ini berguna bagi bangsa Indonesia khususnya masyarakat di Jawa Timur," pungkasnya. (dev/mar)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
