SURABAYA, BANGSAONLINE.com - Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres), Soekarwo atau yang akrab disapa Pakde Karwo melakukan kunjungan kerja ke KPU Jatim, Selasa (30/1/2024).
Dalam agenda tersebut, mantan Gubernur Jawa Timur itu menjelaskan bahwa pihaknya bertugas memberikan second opinion kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi), yang mana dalam hal ini terkait dengan data primer dan sekunder yang penting dalam manajemen Pemilu.
BACA JUGA:
- Antusiasme Pendaftar PPK di KPU Surabaya Tinggi, Tembus 525 Orang Sejak 2 Hari Dibuka
- Bawaslu Kota Batu Beberkan Langkah Tangani Politik Uang di Pemilu 2024
- Khofifah Ajak Rajut Kembali Persaudaraan Pascaputusan MK soal Pilpres 2024
- Jamaah Religi Al Fatimah dan Zahrotul Jannah Surabaya Minta Semua Pihak Sebarkan Pesan Damai
“KPU di Jatim sudah digambarkan sangat kuat dan dianggap sebagai battle corp dalam melaksanakan Pemilu, sehingga banyak pelajaran dari Jawa Timur ini,” ujarnya.
Untuk itu, dalam kesempatan kali ini, ia menyampaikan perlu mendapatkan beberapa informasi, meliputi pandangan KPU terkait anggaran dan logistik, pengaruh cuaca terhadap pendistribusian logistik, pengelolaan cadangan logistik tak terpakai, peningkatan parmas, serta pandangan terkait kualitas dan efektifitas pengawasan.
Kemudian, bentuk perlindungan kepada Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), mekanisme pengiriman dan pelaporan plano di Tempat Pemungutan Suara (TPS), penggunaan teknologi informasi, kelemahan sistem Perundang-undangan dan kebijakan pemerintah dalam pemilu, serta bentuk koordinasi dengan pemerintah dan aparat keamanan.
Menanggapi hal itu, Ketua KPU Jatim, Choirul Anam, menyampaikan roadmap persiapan KPU Jatim dalam menyelenggarakan Pemilu tahun 2024.
“Pertama soal anggaran, untuk Pemilu 2024 tidak ada masalah. Bahkan untuk persiapan Pemliihan Gubernur dan Wakil Gubernur, KPU Jawa Timur sudah menandatangani Naskah Perjanjian Hibah daerah (NPHD) pada November 2023 sejumlah 845 Milliar,” paparnya.
Ia melanjutkan, terkait data pemilih, bahwa Jawa Timur mempunyai data pemilih terbesar kedua secara nasional, yaitu 31.402.838 jiwa. Sementara proses pemutakhiran data pemilih, Anam mengaku pihaknya juga melakukan pemetaan terhadap kategori pemilih disabilitas.
“Hal ini dimaksudkan agar kawan-kawan KPPS lebih siap melakukan fasilitasi,” ujarnya.