Rapat paripurna yang berlangsung di DPRD Bangkalan.
"Jika dipertegas ketentuan sanksi, maka sektor swasta dan masyarakat bisa disiplin dan penggunaan tata ruang sesuai ketentuannya. Perusahaan kapal tidak berijin di Kamal itu, tidak bisa ditindak karena sanksi pidananya tidak jelas," pungkasnya. (fat/uzi/mar)
