Gubernur Khofifah saat menyampaikan nota keuangan atas Raperda tentang Perubahan APBD 2023 dalam sidang paripurna yang berlangsung di DPRD Jatim.
"Serta belum diterbitkannya Peraturan Presiden yang mengatur mengenai pembentukan peraturan perundang-undangan secara elektronik. Hal ini sebagai upaya agar nantinya materi muatan perubahan tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dimaksud," pungkasnya. (dev/sis)
