Kajari Gresik Nana Riana didampingi Kasi Pidsus dan Kasi Intel menunjukan pengembalian uang dugaan korupsi Rp1,3 miliar. Foto: SYUHUD/ BANGSAONLINE
GRESIK, BANGSAONLINE.com - Tersangka dugaan korupsi hibah kelompok masyarakat (pokmas) di Desa Kambingan, Kecamatan Cerme, Kabupaten Gresik, mengembalikan uang kerugian negara sebesar Rp1,3 miliar ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Gresik, Kamis (7/9/2023).
Uang sebanyak itu diserahkan oleh tersangka BS melalui pengacaranya, Purwadi, kepada Kajari Gresik Nana Riana.
Uang tersebut berasal dari perkara dugaan penyalahgunaan anggaran pokmas Pemprov Jatim tahun 2013 melalui Kelompok Masyarakat (Pokmas) Trisakti, Desa Kambingan, Kecamatan Cerme, selaku penerima bantuan.
"Alhamdulilah, hari ini tersangka BS melalui kuasa hukumnya Purwadi menyerarahkan pengembalian kerugian keuangan negara sebesar Rp1,3 miliar secara tunai," ucap Nana Riana.
Diketahui hasil penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi anggaran hibah Pemprov Jatim tahun 2013, Kejari Gresik telah menetapkan dua tersangka. Yaitu, BS dan Ketua Pokmas Trisakti inisial S.
"Meskipun kerugian negara dikembalikan, namun tidak menghapus tindak pidananya. Pengembalian itu menjadi pertimbangan dalam penuntutan," tuturnya.
Nana menyampaikan perkara ini akan segera dilimpahkan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Surabaya untuk segera disidangkan.
Ia menjelaskan dalam penanganan tindak pidana korupsi, kejaksaan melakukan strategi selain melakukan penahanan, juga melakukan upaya dalam rangka pengembalian kerugian negara.
"Ucapan terima kasih kepada kuasa hukum tersangka BS, Bapak Purwadi, atas upayanya dalam rangka mengembalikan kerugian negara sebesar Rp1,3 miliar pada perkara ini," katanya.
Sementara itu, Kasi Pidsus Kejari Gresik Alifin Nurahmana Wanda menambahkan perkara ini akan dilimpahkan ke PN Tipikor Surabaya minggu depan.
"Sebenarnya, minggu kemarin perkara ini sudah akan kami limpahkan ke PN Tipikor, akan tetapi kuasa hukum tersangka telah koordinasi kepada pidsus untuk pengembalian kerugian negara," terangnya.
Ditambahkan Alifin, kerugian negara Rp1,3 miliar didapat berdasarkan hasil audit yang dikeluarkan oleh Badan Pemeriksa Keungan dan Pembangunan (BPKP) Jawa Timur. (hud/rev)
