GRESIK, BANGSAONLINE.com - Banyak kalangan, baik dari politisi, tokoh mayarakat maupun elemen masyarakat lain yang memrediksi, kalau Pilkada (pemilihan kepala daerah) Gresik batal dilakukan pada 9 Desember 2015, kemudian diundur dan dibarengkan pada Pilkada tahap 2 tahun 2017, maka pasangan petahana, SQ (Sambari Halim Radianto-Moh Qosim) akan sulit menang.
Sebab, pasangan SQ yang sekarang digadang-gadang terkuat bisa memenangi Pilkada 9 Desember 2015 ini tidak akan memiliki kekuatan media lagi untuk mengendalikan massa lewat pemerintahan apabila Pilkada Gresik memang diundur 2017. Karena diakui atau tidak, calon petahana rata-rata bisa memenangi Pilkada, karena mereka lebih dulu bisa mengendalikan massa (masyarakat) lewat kepemimpinannya.
"Kecil sekali peluangnya SQ bisa memenangi Pilkada jika benar diundur dan dibarengkan Pilkada serentak tahun 2017, mendatang," kata mantan politisi senior PDIP Gresik, Thohirin, Minggu (28/6).
Menurut Thohirin, kalau Pilkada Gresik benar diundur menjadi 2017, maka pasangan petahana itu akan sulit memenangi Pilkada. Sebab, jeda 2 tahun untuk penantian Pilkada, SQ tidak akan bisa memanfaatkan memanfaatkan APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) untuk menggalang kekuatan massa. "Selama 2 tahun itu SQ tidak akan bisa berkoar-koar lagi kalau bantuan ini, pembangunan ini, merupakan hasil jerih payahnya untuk menarik simpati massa," tuturnya.
Dan, sangat sulit bagi SQ tanpa bermodal pemerintahan, mereka bisa terus lakukan komunikasi dengan masyarakat, terutama pejabat-pejabat pemerintah Kabupaten Gresik yang dulu menjadi bawahannya. "Omong kosong mas sekarang kalau ada pejabat tetap loyal terhadap mantan pimpinannya. Terlebih, kalau mantan pimpinan itu sudah lama tidak menjabat," tukas Thohirin.
Nah, dari jeda waktu 2 tahun menanti Pilkada tahun 2017 itu, maka pucuk pemerintahan Kabupaten Gresik akan dipegang oleh seorang Pjs (penjabat sementara bupati) yang ditunjuk oleh Gubernur Jatim. Di sinilah loyalitas pejabat kepada mantan pimpinan mereka (SQ) kembali diuji.
"Prosoku mas (perasaanku mas,red), pejabat jelas lebih loyal ke Pjs Bupati. Wong dia pimpinannya. Dan bisa jadi Pjs itu akan manfaatkan jabatan 2 tahun itu untuk galang kekuatan untuk maju sendiri pada Pilkada 2017," pungkas politisi PDIP yang sekarang menyeberang ke Partai Gerindra ini.
Sementara Sekretaris DPD II Golkar Kabupaten Gresik, Ahmad Nurhamim mengakui khawatir, kalau ada partai yang bisa memberangkatkan cabup-cawabup namun mereka kong-kalikong sepakat tidak akan majukan calon untuk menandingi pasangan petahana, SQ pada Pilkada 9 Desember 2015.
Konsekuensinya, Pilkada akan diundur kalau pesertanya cuma satu. Sebab, berdasarkan aturan UU (Undang-Undang) nomor 1 Tahun 2015, tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota, bahwa pilkada tidak boleh hanya diikuti oleh satu pasangan calon. "Wah kalau partai-partai pakai strategi begitu, bisa gawat," kata Nurhamim serius.
Namun, Nurhamim optimis partai-partai lain di Gresik di luar KMP (Koalisi Merah Putih) bakal memunculkan calon pada detik-detik pendaftaran di KPUD Gresik bulan Juli 2015 mendatang. Kalau benar ada calon yang maju diluar SQ, maka bisa dipastikan Pilkada digelar tahun 2015. "Masak KIH (Koalisi Indonesia Hebat) tidak ada yang memunculkan calon," pungkas Nurhamim.(hud/rvl)
