Ketua Komisi IV DPRD Gresik, Mochammad.
GRESIK, BANGSAONLINE.com - Ketua Komisi IV DPRD Gresik, Mochammad, menyatakan, pada APBD Gresik tahun 2023 ada alokasi anggaran Rp7 miliar untuk perbaikan sekolah rusak. Baik itu untuk SDN maupun SMPN.
"Pada tahun 2023 ini, ada anggaran Rp 7 miliar untuk perbaikan sekolah rusak," ucap Mohammad kepada BANGSAONLINE.com, Rabu (31/5/2023).
Ia menegaskan, anggaran Rp7 miliar digunakan Dinas Pendidikan (Dispendik) Gresik untuk merehab sejumlah sekolah rusak. Rata-rata untuk perbaikan dilakukan dengan cara Penunjukan Langsung (PL) karena anggaran di bawah Rp200 juta per kegiatan (paket).
"Tinggal di-breakdown saja anggaran itu, berapa sekolah yang dapat rehap kalau dibuat rata-rata Rp200 juta per sekolah," tuturnya.
Namun, kata Mochammad, ada sekolah yang pembangunannya dari anggaran Rp7 miliar itu dengan cara lelang. Sebab, anggarannya mencapai Rp700 juta atau di atas Rp200 juta.
"Yang anggaran perbaikan sekolah Rp700 juta seperti sekolah yang ada di Kecanatan Balongpanggang karena mengalami kerusakan parah," ucap anggota Fraksi PKB ini.
Ia menyebutkan, untuk memperbaiki kerusakan sekolah, baik SDN maupun SMPN tersebar di 18 kecamatan se-Kabupaten Gresik dilakukan secara bertahap. Pasalnya, Pemkab Gresik terbentur kekuatan fiskal (anggaran).
Tahun ini, lanjut Mochammad, Dispendik Gresik baru mampu mengalokasikan anggaran untuk rehab sekolah Rp7 miliar. Padahal, kebutuhan riil anggaran untuk perbaikan sekolah yang rusak mencapai Rp400 miliar, bahkan Rp500 miliar.
"Sebenarnya kalau anggarannya mampu, bisa dilakukan dengan cara berkesinambungan (multi years). Misal tahun 2023 Rp100 miliar untuk ratusan sekolah. Kemudian tahun berikutnya Rp100 miliar lagi hingga tuntas, sehingga bisa dipastikan kapan rampungnya perbaikan sekolah rusak. Namun, lantaran keterbatasan anggaran maka dilakukan semampunya. Seperti tahun ini Rp7 miliar," paparnya.
Ia menambahkan, untuk mempercepat perbaikan sekolah rusak, Dispendik harus pandai-pandai mencari bantuan pembiayaan. Bisa melalui lobi Dana Alokasi Khusus (DAK) dari APBN. Juga bisa dengan cara menggandeng atau kerjasama dengan pihak ketiga, dengan cara kerjasama pemerintah swasta (KPS).
"Kami sudah minta dispendik membuat grand design perbaikan gedung SDN maupun SMPN rusak yang jumlahhnya mencapai ratusan. Langkah ini untuk mengetahui berapa jumlah sekolah yang rusak berat dan butuh segera dilakukan perbaikan. Sehingga, menjadi prioritas perbaikan. Kemudian, rusak sedang dan ringan," pungkasnya. (hud/mar)
