
SURABAYA, BANGSAONLINE.com - Menteri Sosial, Tri Rismaharini, kembali menegaskan bahwa pihaknya tidak terlibat dalam kasus dugaan korupsi penyaluran bansos. Kendati demikian pihaknya mendukung upaya pengungkapan yang dilakukan oleh KPK.
"Saya tidak mengetahui kejadian ini. Karena itu ketika media menanyakan ke saya. Saya sampaikan tidak tahu. Tapi saya mendukung KPK dan tidak akan intervensi," ujarnya saat berada di Surabaya, Jumat (26/5/2023).
BACA JUGA:
- Saksi Korupsi Bupati Bangkalan: Fee Proyek Nyebar ke APH hingga Ditipu Makelar
- Begini Penjelasan Ayu Khoirunita, Istri Muda Bupati Bangkalan yang Mundur dari Saksi Kasus Korupsi
- Kemarin, Sekdaprov Jatim Penuhi Panggilan KPK soal Klarifikasi Harta Kekayaan
- Korupsi Dana Desa, Kades Larangan Slampar Pamekasan Resmi Ditahan
KPK melakukan penggeledahan di Kantor Kementerian Sosial dan membawa bukti baru dalam dugaan korupsi penyaluran bansos yang diduga terjadi pada 2020 hingga 2021.
Dalam menjalankan tugasnya, Mensos mengaku mengikuti arahan Presiden Jokowi yaitu bansosnya tidak berupa barang, dan pihaknya memastikan bahwa jika ada bantuan berupa barang maka itu bukan berasal dari Kementerian Sosial.
"Dalam menjalankan tugas sejak awal menjabat, saya melaksanakan arahan bapak presiden yaitu bukan barang. Kalau ada yang berupa barang itu dari pihak lain, bukan kita," ucap mantan Wali Kota Surabaya itu.
Bahkan, ia diminta untuk menyalurkan bansos minyak goreng saat harga melambung. Namun, Kementerian Sosial tetap menolak.
"Kemarin waktu minyak goreng kita diminta untuk bantu salurkan tapi saya tidak mau karena saya tetap.berpegang pada arahan presiden," tuturnya.
Terkait dengan pejabat yang mungkin terlibat, ia menyatakan telah melakukan mutasi pejabat yang diduga terlibat penyaluran beras bantuan sosial untuk Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) periode 2020. Mutasi tersebut dilakukan agar para pejabat yang terlibat itu tidak memegang posisi yang strategis.
Simak berita selengkapnya ...