Gubernur Khofifah saat memberi bantuan untuk ibu hamil.
SURABAYA, BANGSAONLINE.com - Gubernur Khofifah mengimbau setiap ibu hamil untuk waspada dan tetap menjaga kesehatan tubuh agar tidak terjadi preeklamsia dan komplikasi dengan rajin melakukan screening. Ia menegaskan, pemeriksaan dan screning wajib dilakukan terutama bagi ibu hamil berisiko tinggi.
Mantan Menteri Sosial itu mengungkapkan hal tersebut ketika memperingati Hari Preeklamsia Sedunia yang jatuh setiap 22 Mei. Preeklamsia ialah komplikasi kehamilan berbahaya yang ditandai dengan tekanan darah tinggi pada ibu hamil, dan biasanya terjadi ketika usia kehamilan mencapai 20 minggu.
“Ibu hamil harus rajin dan rutin melakukan pemeriksaan kehamilan secara berkala pada bidan maupun puskesmas terdekat. Sebab dengan pemeriksaan rutin, maka potensi bahaya preeklamsia bisa dihindari,” ujarnya di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Senin (22/5/2023).
Ia pun mengajak untuk para ibu hamil melakukan deteksi dini kehamilannya di pusat layanan kesehatan setempat untuk mengetahui berapa besar potensi terjadinya preeklamsia. Jadi, ketika tenaga kesehatan melihat adanya potensi (preeklamsia) langkah tindakan akan segera dilakukan.
Selain itu, Khofifah menyebut bahwa kematian ibu masih menjadi masalah di beberapa daerah di Jatim. Ia menegaskan kembali, bahwa dalam upaya penyelesaian AKI khususnya karena faktor preeklamsia bisa diselesaikan dengan meningkatkan mutu layanan, meningkatkan kolaborasi antar puskesmas, RS, dinkes, perawat dan Obgin.
"Jadi kemudahan akses layanan kesehatan ini harus lebih mudah. Kolaborasi itu bisa mendukung lebih intensif, RS, puskesmas, ibu, obgyn dan perawat diedukasi. Rujukan selama ini ibu hamil kesulitan bagaimana mencari tempat RS, dengan ini RS lebih cepat, respon lebih cepat, pelayanan lebih baik agar ibu tertolong," paparnya.
Sementara itu, upaya Pemprov Jatim menekan angka kematian ibu (AKI) membuahkan hasil menggembirakan. Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Jawa Timur, Jumlah Kematian Ibu di Jawa Timur pada tahun 2022 sebanyak 499 kasus. Angka ini jauh lebih rendah dibanding tahun 2021 sebesar 1.279 kasus.
Dengan jumlah kematian ibu sebanyak 499 kasus di tahun 2022 ini, maka Pemprov Jatim berhasil mencatatkan jumlah kematian ibu terendah sepanjang 7 tahun terakhir. Di tahun 2016 jumlah kematian ibu di Jatim mencapai angka 534 kasus. Tahun 2017 turun menjadi 529 kasus.
Kemudian di tahun 2018 kembali turun menjadi 522 kasus. Begitu pula di tahun 2019 berhasil turun menjadi 520 kasus. Sedangkan di tahun 2020, jumlah kematian ibu tercatat sebanyak 565 kasus. Dan di tahun 2021 lalu sebanyak 1.279 kasus.
"Seluruh upaya yang memungkinkan peningkatan kualitas layanan kesehatan bagi Ibu hamil akan kami prioritaskan. Karena sekali lagi, pre eklampsia adalah permasalahan yang harus segera dituntaskan," kata Khofifah.
Tidak hanya itu, gubernur juga menegaskan bahwa pencegahan dan penanganan preeklamsia juga sangat bergantung pada kondisi layanan kesehatan. Oleh sebab itu, ia mendorong setiap unit pelayanan kesehatan untuk turut menjadi garda terdepan.
"Garda terdepan pelayanan kesehatan masyarakat baik Pemerintah Provinsi hingga tenaga kesehatan dan para penyuluh harus meningkatkan kesadaran masyarakat tentang preeklamsia," tuturnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Jawa Timur, Erwin Astha Triyono, berkomitmen untuk terus melakukan langkah-langkah percepatan dalam penurunan AKI/ AKB di Jawa Timur.
“Kami beserta seluruh jajaran Dinkes kabupaten/ kota telah melakukan berbagai upaya percepatan dalam penurunan AKI/ AKB, salah satunya dengan meningkatkan kunjungan layanan pemeriksaan kehamilan dari 4 kali menjadi 6 kali dimana pada trimester 1 dan 3 dokter berperan aktif dalam pemeriksaan kehamilan dengan pemeriksaan USG terbatas, serta melakukan skrining pre eklamsi pada usia kehamilan kurang dari 20 minggu,” urai Erwin.
Selain itu juga meningkatkan persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan, pelayanan kesehatan bayi baru lahir dengan kunjungan neonatus, sistem rujukan, serta melakukan pendampingan ke RSUD kabupaten/ kota lokus AKI-AKB dari RS rujukan Pemerintah Provinsi Jawa Timur yaitu RSUD dr. Sutomo dan RSUD dr. Saiful Anwar.
“Pemberdayaan masyarakat juga penting, sehingga kami juga melakukan penggerakkan dan pemberdayaan masyarakat dalam mendukung program kesehatan ibu dan anak melalui gerakan ibu hamil sehat, kelas ibu hamil, kelas ibu balita, posyandu, pemanfaatan buku KIA dan program perencanaan persalinan dan pencegahan komplikasi (P4K) serta didukung oleh TP PKK/ organisasi kemasyarakatan,” pungkasnya. (dev/mar)
