Bupati Sidoarjo, Ahmad Muhdlor Ali, menerima kunjungan Ombudsman RI dan anggota DPR RI, Rahmat Muhajirin, di Pendopo Delta Wibawa. Foto: Ist
“Pada penilaian ini, kami akan memberikan semacam rapot. Jadi selain sertifikat, kami menyerahkan rapot penilaiannya, nanti bisa dilihat, mana yang perlu dinaikkan angkanya, skornya, mana yang perlu diperbaiki, dan sebagainya,” tambah Jemsly.
Dalam penialain ini, pada kategori pelayanan publik, ombudsman menilai langsung ke masyarakat. Diantaranya bagaimana masyarakat melihat, merasakan, dan punya kesan terhadap pelayanan publik yang diberikan. Termasuk bagaimana pengaduan-pengaduan mereka diproses.
Anggota Komisi II DPR RI, Rahmat Muhajirin menambahkan, pihaknya berharap adanya ombudsman ini mampu mencetak kabupaten/kota yang memiliki pelayanan baik untuk masyarakatnya. Meskipun dengan anggaran yang terbatas, DPR RI meminta Ombudsman bekerja efektif dan efisien.
"Saya minta agar ombudsman melalukam trobosan-trobosan yang mampu meningkatkan layanan publik yang terbaik di tingkat provinsi, kabupaten/kota. Sejauh ini, elite politik kita belum mampu melakukan pengawasan yang tajam sehingga saya yakin ombudsman mampu dalam hal ini," tegas legislator dari fraksi partai Gerindra tersebut.
Sekedar diketahui, saat ini tujuh lokus yang menjadi penialain Ombudsman juga sedang melakukan evaluasi yaitu menggandeng asisten ombudsman terhadap 110 OPD (Organisasi Perangkat Daerah). Dari evaluasi yang akan dilakukan ini, diharapkan tahun 2024 seluruh OPD mendapatkan predikat zona hijau. (sta/mar)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
