Tingkatkan Pelayanan Publik, 2 OPD di Sidoarjo Canangkan Zona Integritas Bebas Korupsi

Pencanangan zona integritas bebas korupsi di Kantor Disperindag Sidoarjo. Foto: Ist

SIDOARJO, BANGSAONLINE.com - Dua organisasi perangkat daerah (OPD) di Sidoarjo berupaya meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan mulai mencanangkan Zona Integritas menuju WBK (Wilayah Bebas Korupsi) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), Senin (15/5/2023).

Dua OPD ini yakni dinas koperasi dan usaha mikro, serta dinas perindustrian dan perdagangan. Dalam kesempatan ini, juga diteken perjanjian kinerja oleh Kadis Koperasi dan Usaha Mikro Edi Kurniadi dan Kadisperindag Widiantoro Basuki.

Penandatanganan komitmen bersama pencanangan ZI menuju WBK/WBBM juga diikuti oleh seluruh pegawai di lingkungan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro serta Disperindag. Pj Sekda Sidoarjo Andjar Surjadianto menjelaskan, pencanangan zona integritas menuju WBK/WBBM menjadi komitmen Pemkab Sidoarjo dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Pencanangannya sendiri sudah dilakukan sejak tahun 2019. Dan sejak itulah ada beberapa OPD Sidoarjo yang menjadi role model membangun zona integritas menuju WBK/WBBM.

"Sejalan dengan keinginan besar dari bupati, predikat WBK/WBBM harus lebih banyak disandang OPD. Maka tahun 2023 ini secara masif, tim penilai internal yang di dalamnya ada Inspektorat melakukan upaya kampanye yang luar biasa dan salah satunya kepada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro serta Disperindag berkomitmen untuk mengikuti kontestasi ini," cetus Andjar.

Ia menambahkan, dalam dua tahun terakhir ini terdapat perubahan sistem pendaftaran ZI menuju WBK/WBBM. Perubahan sistem tersebut mengharuskan OPD yang mewakili instansi menuju WBK/WBBM itu hanya dijatah 3 per-instansi. Mulai dari instansi yang ada di kementerian sampai provinsi maupun kabupaten kota.

Andjar berharap semangatnya tidak hanya pada kontestasi, tetapi semangatnya berupa dua hal yang menjadi output WBK/WBBM ini dimana outputnya yaitu yang pertama layanan masyarakat yang sudah baik sekali.

Kedua sudah tidak ada lagi perilaku koruptif dengan dibuktikan dengan survei internal yang nanti dilakukan.