Foto: Andi Fajar Yulianto
GRESIK, BANGSAONLINE.com - Direktur Yayasan Lembaga Bantuan Hukum (YLBH) Fajar Trilaksana (FT), Andi Fajar Yulianto mengapresiasi upaya Kejari Gresik ikut mengawal dan membina pengelolaan dana desa (DD), serta penanganan perkara perdata dan tata usaha negara terhadap 330 kepala desa se-Kabupaten Gresik.
"Saya mengapresiasi Kejari Gresik teken MoU dengan 330 kepala desa (kades) se-Kabupaten Gresik untuk pendampingan anggaran DD dan Alokasi Dana Desa (ADD) tahun 2023 Rp472 miliar," ucap Fajar kepada BANGSAONLINE.com, Jumat (12/5/2023).
Ia mengaku tak tahu persis, pihak siapa yang menginisiasi. Namun, menurut ia, MoU itu adalah langkah maju dan inovasi demi terciptanya rasa tenang, nyaman dan tertib. Khususnya bagi kepala desa.
"Selama ini pengelolaan DD bisa menjadi bidikan dan pencermatan tersendiri bagi penegak hukum dan lembaga/kelompok sebagai penggiat pejabat anti korupsi. Bahkan, para kepala desa sering jadi objek penderita," ungkapnya.
Ia berharap, dengan MoU ini benar-benar berdaya guna dan bermanfaat. Dapat meningkatkan kesadaran hukum yang mampu meningkatkan kualitas kapabilitas dan akuntabilitas dalam melaksanakan kinerja yang menjadi tanggung jawab para kepala desa.
"MOU ini menurut kami, khusus pengelolaan DD perlunya penentuan batas toleransi potensi timbulnya kerugian akibat kelalaian maupun kesalahan. Ambil saja semisal di angka kurang dari Rp200 juta," katanya.
Ia lantas membuat contoh sederhana, ketika kepala desa terdapat kesalahan dalam pengelolaan DD yang potensi timbul kerugian negara kurang dari Rp200 juta.
Maka, kata ia, jika salah penyajian laporan maka dituntut untuk dikoreksi dan dibetulkan. Kemudian, jika ditimbulkan karena belum dilaksanakan kegiatan, maka beri kesempatan untuk melaksanakan.
"Jika uang terpakai untuk kegiatan lain yang tidak sesuai program, maka segera beri petunjuk kesempatan untuk segera mengganti dan melaksanakan kegiatannya. Dan, jika didapat volume pekerjaan yang kurang maka beri kesempatan untuk mencukupi volume pekerjaan tersebut," sarannya.
Selanjutnya, kata Fajar, jika didapat uang terpakai untuk kepentingan pribadi kepala desa, maka beri kesempatan untuk mengembalikan uang DD tersebut dengan cukup pemberian sanksi administrasi dan teguran keras, berikut jaminan tidak akan mengulangi lagi.
Namun, jika perlu diumumkan kepada khalayak umum agar cukup sanksi sosial, sehingga tentu akan memperbaiki diri.
"Inilah konsep pembinaan bukan pembinasaan. Dari sisi para kepala desa sendiri juga harus berupaya untuk melahirkan diri sebagai desa sadar hukum yang telah dicanangkan," terang Sekretaris DPC Peradi Gresik ini.
Ia juga berharap, MoU benar sebagai langkah pembinaaan.
"Jangan sampai kesalahan kepala desa yang sedianya bisa dianulir, ditoleransi karena satu hal kurang pertimbangan langsung saja diseret. Dipaksa untuk menginap di hotel prodeo (penjara). Semoga MoU ini tidak terkhianati," pungkasnya. (hud/git).
