Ketua DPRD Pasuruan H. M. Sudiono Fauzan dan Wakil Ketua DPRD Rias Yudikari Drastika saat membahas perda RTRW.
Sementara Anggota DPRD Eko Suryono menilai statemen Rekso seperti menantang warga.
"Beliau itu menantang kita, seolah-olah warga tidak punya legalitas resmi, seolah-olah yang punya surat itu TNI," kata Eko saat dikonfirmasi HARIAN BANGSA.
Menurut Eko, konflik itu terjadi sejak 1960-an. Sementara, wilayah tersebut bersertifikat sejak 1993, di mana di wilayah 10 desa itu sudah padat penduduk. Namun dalam peta yang dibuat oleh TNI, di wilayah itu dinyatakan kosong penduduk.
"Kita punya data itu," cetus Eko.
Lanjut dia, kalau dikaji detail, di sana ada zona militer, tapi di sisi lain lahan industri. Karena itu ia mempertanyakan disetujuinya zona industri oleh wilayah strategi nasional.
"Kalau gini kan lucu, kalau zona industri beres, kalau yang ditempati masyarakat gak beres," ucapnya.
Oleh karena itu, Eko berharap ada solusi demi kesejahteraan rakyat. "Karena TNI juga bagian dari rakyat, maka kami akan terus berjuang secara lahir dan batin untuk kepentingan rakyat," pungkas Eko.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut, Sekda Kabupaten Pasuruan, Ditjen ATR/BPN, Kepala Dinas Bina Marga, seluruh pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Pasuruan. (afa/rev)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
