Anggota DPRD Jatim Dapil Surabaya, Lilik Hendarwati. Foto: Ist
SURABAYA, BANGSAONLINE.com - Kebijakan Pemkot Surabaya menjadikan Pasar Induk Sidotopo Surabaya (PISS) sebagai satu-satunya pusat distribusi dan transaksi sayur dan buah di Kota Surabaya tampaknya harus dikaji ulang. Pasalnya, lokasi PISS dinilai tidak strategis sehingga akan menambah panjang jalur distribusi.
Anggota DPRD Jawa Timur dari daerah pemilihan Kota Surabaya, Lilik Hendarwati, menilai panjangnya jalur distribusi tentu akan menambah biaya transportasi. Dampaknya tentu bisa membuat harga komoditas bertambah mahal.
"Kalau saya lihat lokasi PISS tidak strategis, akan menambah panjang jalur distribusi. Saya khawatir akan menambah mahal komoditas sampai di tangan konsumen," kata Lilik, Senin (27/3/2023).
Alumnus ITS Surabaya ini menjelaskan, idealnya sebuah pasar sebagai pusat transaksi harus berada di lokasi yang mudah terjangkau. Dengan begitu memudahkan pemasok, penjual, pengecer, pedagang hingga konsumen untuk bertransaksi.
Lilik berharap, setidaknya ada dukungan dari Pemkot Surabaya kepada para penyuplai atau pemasok komoditas sayur mayur yang mayoritas berasal dari Kota Batu dan Kabupaten Malang. Ia mencontohkan dukungan itu seperti subsidi bahan bakar (BBM) atau ongkos angkut.
"Kalau ongkos angkut dan BBM-nya bertambah, tentu akan berpengaruh pada harga yang justru bisa memicu inflasi. Pesan saya, jangan sampai masyarakat yang dirugikan karena harga naik atau justru komoditas menjadi langka," ujar Lilik.
Anggota Komisi C DPRD Jatim ini menyarankan ada baiknya PISS yang dikelola Pemkot Surabaya bersinergi dengan Pasar Induk Puspa Agro yang dikelola oleh PT Jatim Grha Utama, BUMD milik Pemprov Jatim. Sebab, konsep PISS dengan Puspa Agro hampir sama.
"Saya kira ada baiknya pemkot dan pemprov bisa bersinergi dalam pengelolaan pasar induk agar lebih terintegrasi dan saling mendukung," pungkas politikus perempuan PKS tersebut. (mdr/mar)
