Anggaran Kebudayaan di Disparekrafbudpora Gresik Rp75 Juta, DPRD Beri Kritikan Pedas

Ketua Fraksi Demokrat, Suberi (dua dari kanan) saat ikut dialog pengelolaan wisata heritage dengan Pemerintah Kota Yogyakarta. Foto: Ist.

GRESIK, BANGSAONLINE.com - DPRD Gresik melontarkan kritik pedas terhadap dinas pariwisata, ekonomi kreatif, kebudayaan, pemuda, dan olahraga (disparekrafbudpora).

"Saya dengar dari Kepala Bidang Ekonomi Kreatif Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga, Hufan Nur Dhianto, bahwa anggaran untuk kebudayan tahun ini hanya 75 juta. Ini miris sekali. Padahal pemerintah punya gawe pengelolan kota lama dan menggeliatkan wisata heritage (Bandar Grisse)," ucap Ketua Fraksi Demokrat DPRD Gresik, Suberi, saat dikonfirmasi BANGSAONLINE.com, Sabtu (18/3/2023).

Menurut dia, anggaran yang dimiliki disparekrafbudpora untuk mendukung tata kelola wisata heritage, wisata budaya, wisata sejarah, kalah jauh dengan yang dimiliki oleh Dinas Kebudayaan Kota Yogyakarta.

Untuk unit pelayanan teknis (UPT) cagar budaya di bawah naungan Dinas Kebudayaan Kota Yogyakarta saja, mendapat alokasi anggaran mencapai Rp19 miliar. Sehingga, wisata budaya di Yogyakarta tertata apik, sangat estetik, sehingga menarik keunjungan wisata, baik wisatawan domestik maupun mancanegara.

"Tak heran, wisata heritage di Yogyakarta sangat diminati wisatawan," tutur anggota komisi II ini.

Ia menyampaikan, tingginya perhatian Pemerintah Kota Yogyakarta terhadap wisata heritage berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan pekerjaan.

Banyak muncul perhotelan, tempat penginapan yang okupansi pengunjungnya luar biasa. Kedatangan wisatawan juga berdampak terhadap geliat perekonomian masyarakat. Baik kalangan pedagang kaki lima (PKL), home industri yang menjual produk-produk khas Yogyakarta, tukang becak, ojek, andong, dan lainnya.