Ketua DPRD Gresik, Much Abdul Qodir, bersama Bupati Gresik, Fandi Akhmad Yani, saat melihat jembatan di Desa Kelompang Gubuk, Kecamatan Tambak, Pulau Bawean. Foto: Ist
Untuk perbaikan sarana umum yang rusak, kata ia, kalau tak semua diambilkan dari BTT, maka bisa diambilkan dari dana di pos Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait. Misal jembatan dan jalan. Bisa diambilkan dari pos anggaran di DPUTR.
"BIsa diambilkan dengan cara pergesaran anggaran. Yang penting nomenklaturnya sama," tuturnya.
Untuk memastikan berapa riilnya anggaran yang dibutuhkan untuk rehab pasca bencana, Komisi III yang akan mengundang OPD terkait.
"Komisi III akan panggil OPD untuk hitungan berapa kebutuhan anggarannya," katanya.
Lebih jauh Abdul Qodir menyatakan, rumah yang ambruk untuk rehabnya dibantu pemerintah dengan cara sharing dana dengan pemilik rumah.
"Kalau tak mungkin ada sharing dengan pemilik, karena tak punya uang, maka akan dicover semua oleh pemerintah," terangnya.
Ditambahkan ia, Pemkab juga akan mengajukan permintaan bantuan ke Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
"Nanti untuk pengajuan BTTnya BPBD yang menelaah baru Pak Bupati yang Acc," pungkasnya. (hud/mar)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
