Andi Fajar Yulianto, Ketua Posbakum Pengadilan Agama (PA) Gresik.
"Keberadaan teknologi informatika (IT) semakin menggila. Dari handphone semua bisa dilihat hingga banyak mengakibatkan anak-anak salah pergaulan. Juga dari pengaruh akibat broken home (perceraian orang tua). Dan sebagian kecil juga bisa karena sengaja permintaan orang tua karena ingin segera punya cucu dan pengaruh budaya/kepercayaan," ungkapnya.
Ia mengingatkan, bahwa pernikahan dini punya banyak dampak negatif. Yakni potensi terjadinya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) karena pasangan belum cukup dewasa, sehingga pengendalian emosi belum matang. Selain itu, bayangan kesulitan ekonomi karena belum siapnya sikap mandiri, yang ujungnya terjadi perceraian.
Karena itu, Fajar berharap ada peran dari pemerintah untuk mencegah pernikahan dini dengan menggencarkan sosialisasi pentingnya orang tua menyiapkan putra-putrinya dalam membina rumah tangga.
Selain itu, mengoptimalkan lembaga yang membidangi bimbingan pranikah bagi masyarakat, dalam hal ini BP-4 (badan penasihatan, pembinaan, dan pelestarian perkawinan), serta memberikan bimbingan pranikah kepada calon pengantin (catin).
"Mengacu UU Nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan disebutkan, usia minimal untuk menikah baik laki-laki maupun perempuan adalah 19 tahun," katanya.
Untuk itu, Fajar meminta pemerintah melalui BP-4 di KUA punya tanggung jawab moral dalam mengantisipasi tingginya angka pernikahan dini dan banyaknya perceraian akibat pernikahan dini.
"Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa. Sehinga sangat diperlukan kesiapan pendewasaan umur, kesiapan mental, dan spiritual bagi calon mempelai/ pengantin," tutup Fajar (hud/rev)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
