Sudiono Fauzan, Ketua DPRD Kabupaten Pasuruan, menunjukkan surat yang dilayangkan kepada Kapolri.
Dion menambahkan, bahwa surat yang dilayangkan itu juga ditembuskan kepada Ketua KPK, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Menteri Agraria dan Tata Ruang/BPN, Kapolda Jatim, Gubernur Jatim, Bupati Pasuruan, dan Kapolres Pasuruan.
Terpisah, Koordinator PORTAL Lujeng Sudarto mengaku sangat mendukung langkah DPRD Kabupaten Pasuruan dalam memberantas tambang ilegal.
“Ini adalah bagian politik strategis DPRD Kabupaten Pasuruan. Memang seharusnya lembaga politik rakyat ini menjadi representasi kepentingan rakyat,” urainya.
Ia berharap langkah DPRD ini disambut responsif oleh Penyidik Polres Pasuruan dan Polres Pasuruan Kota.
"Jangan lelet dalam melakukan penyidikan. Maraknya illegal minning atau tambang ilegal di Pasuruan itu menjadi salah satu indikator dugaan tindak pidana korupsi tambang," tegasnya. (bib/afa/rev)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
