Massa Aksi saat terlibat dorong dengan petugas saat memaksa masuk ke kantor DPRD Pamekasan.
PAMEKASAN, BANGSAONLINE.com - Ratusan masyarakat yang tergabung dalam Front Aksi Massa (Famas) dan Barisan Masyarakat Merdeka (BMM) melakukan aksi unjuk rasa ke kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pamekasan. Mereka menuntut agar Pilkades 2023 tidak dilaksanakan.
Bahkan, massa juga meminta Komisi I DPRD Pamekasan untuk membatalkan rencana pelaksanaan pesta demokrasi tingkat desa itu karena masalah anggaran yang tidak tersedia, dan diduga ada kepentingan pribadi.
BACA JUGA:
- Bawaslu Kota Batu Beberkan Langkah Tangani Politik Uang di Pemilu 2024
- Khofifah Ajak Rajut Kembali Persaudaraan Pascaputusan MK soal Pilpres 2024
- Tak Kunjung Perbaiki Travo yang Rusak, PLN Pamekasan Didemo Warga
- Jamaah Religi Al Fatimah dan Zahrotul Jannah Surabaya Minta Semua Pihak Sebarkan Pesan Damai
Korlap aksi, Abdus Salam Marhaen, mengatakan bahwa 15 desa dalam aksi ini menolak pelaksanaan Pilkades 2023 hingga selesai Pemilu 2024. Bahkan, ia menuding salah satu anggota dewan telah berbohong.
"15 desa yang menyatakan pelaksanaan pilkades itu hari ini menolak ternyata. Jadi saya pikir pernyataan Ali Masykur itu bohong. Kemudian kalau dilaksanakan pada tahun ini, tentunya akan berbenturan dengan tahapan Pemilu 2024 dan akan mengganggu kondusifitas ditengah-tengah masyarakat," paparnya kepada BANGSAONLINE.com, Rabu (8/3/2023).
“Padahal Ali Masykur sebagai Ketua Komisi I dan mitra dari DPMD sudah tahu kalau Pilkades itu tidak dianggarkan di APBD tahun 2023. Oleh karena itu apa yang dilakukan oleh Ali Masykur (Ketua Komisi I) itu patut kita curigai penuh kepentingan, atau Pak Ali Masykur yang terhormat ingin mencalonkan diri sebagai Cakades," imbuhnya.
