Diskusi Ketua AMSI Jatim Arief Rahman (kanan) dengan Kapolresta Banyuwangi Kombes Pol Deddy Foury Millewa (dua dari kiri).
BANYUWANGI, BANGSAONLINE.com - Ketua Asosisasi Media Siber Indonesia (AMSI) Jawa Timur Arief Rahman terus mendorong pembentukan Komite Komunikasi Digital (KKD) di 38 kabupaten/kota se-Provinsi Jatim. Termasuk saat melakukan kunjungan ke Banyuwangi, Jumat (18/2/2023).
Saat bertemu dengan Kapolresta Banyuwangi Kombes Pol Deddy Foury Millewa, ia menyarankan agar Banyuwangi segera membentuk KKD. Mengingat, pesatnya perkembangan internet dan media sosial diiringi dengan penyebaran disinformasi, hoax, dan hate speech yang juga semakin masif.
BACA JUGA:
- Pesan Pj Gubernur Jatim saat Terima Penghargaan dari Mendagri di Hari Otoda 2024
- Khofifah Jadi Satu-satunya Gubernur Penerima Satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha
- Raih SPM Awards 2024, Adhy Karyono: Jadi Motivasi dan Cambuk bagi Pemprov Jatim
- Hadiri Rakornas PB 2024, Adhy Karyono: Indeks Risiko Bencana di Jawa Timur Terus Turun
Menurutnya, banyaknya sampah di dunia digital dapat memicu terjadinya gesekan antar masyarakat. Apalagi, potensi konflik horizontal bakal semakin kuat di tahun politik ini.
Di sisi lain, beban polisi akan semakin berat dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Karena itu, harus melibatkan pemangku kepentingan lainnya.
“Kepolisian tidak akan bisa bekerja sendiri. Oleh sebab itu, AMSI sebagai asosiasi yang menaungi media arus utama dan profesional di bawah naungan Dewan Pers ini bahu-membahu dengan pemerintah, kepolisian, dan TNI dalam menangkal hoax, disinformasi, misinformasi, dan juga ujaran kebencian yang semakin membanjiri ruang digital publik, khususnya di media sosial,” ujar Arief Rahman.
Ia mengungkapkan, saat ini sudah 32 kabupaten/kota di Jawa Timur yang telah terbentuk Komite Komunikasi Digital (KKD). Komite tersebut terdiri dari unsur pimpinan pemerintah (kominfo), pimpinan media, jurnalis, TNI, Polri, akademisi, para pegiat komunikasi, maupun tokoh-tokoh masyarakat.
KKD sendiri diinisiasi bersama oleh Pemprov Jatim, AMSI Jatim, Polda Jatim, dan Kodam V/Brawijaya, sejak tahun lalu. Kata Arief, keberadaan KKD bisa menjadi salah satu solusi strategis menghadapi badai informasi di tahun politik.
