Harsya Budi, Kasi Perdagangan Dalam dan Luar Negeri Disperindag Pamekasan saat menemui para pendemo.
PAMEKASAN, BANGSAONLINE.com - Dugaan korupsi yang dilakukan Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kabupaten Pamekasan terkait dengan Gebyar Batik Jawa-Bali yang telah terlaksana pada 2022 kemarin, dilaporkan ke Polres Pamekasan.
Bahkan pada 30 Januari 2023, Disperindag didemo oleh puluhan aktivis yang tergabung dalam Front Aksi Massa (FAMAS) untuk meminta klarifikasi terkait dengan dugaan korupsi tersebut.
Pelaporan ke Polres Pamekasan sudah memasuki tahap pemeriksaan, hal tersebut dibenarkan oleh Harsya Budi Bakhtiar, Kasi Perdagangan Dalam dan Luar Negeri Disperindag Pamekasan.
"Iya memang ada beberapa yang dimintai keterangan dik," katanya saat dihubungi oleh BANGSAONLINE.com via Whatsapp (WA).
Harsya juga membeberkan dan meminta tolong untuk tidak memperkeruh keadaan ataupun menjadi konsumsi publik terkait dengan pemanggilan yang dilakukan Polres Pamekasan.
"Mohon dibantu juga teman-teman media, supaya tidak ramai dan menjadi konsumsi publik," katanya.
Sementara itu, Abdus Salam selaku koordinator massa aksi demo kemarin dalam oransinya sempat menyinggung Disperindag Kabupaten Pamekasan, bahwa daripada menggelar gebyar batik Jawa-Bali mending anggaran Rp1,5 miliar tersebut diberikan modal pada masing-masing pengrajin batik.
Ia juga mempertanyakan harga batik di Pamekasan yang paling mahal itu berapa dan setelah gelaran gebyar batik tersebut, batik yang sudah laku terjual itu berapa?.
"Saya tanya disperindag ini, yang bertanggung jawab atas kegagalan kegunaan anggaran ini disperindag ?," ujar Harsya kepada BANGSAONLINE.com, Rabu (1/2/2023).
Dengan anggaran sebesar itu, namun tidak sesuai dengan manfaat bagi pembatik sehingga diduga ada penggunaan anggaran yang tidak sesuai dan diduga hanya buat bancakan saja.
"Kalau ini menghabiskan Rp1,5 miliar kemudian targetnya tidak jelas, saya tanya harga batik paling mahal laku berapa setelah gebyar batik, namun tidak bisa menjawab," pungkasnya. (dim/git).
