SURABAYA, BANGSAONLINE.com - Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) telah dihentikan Presiden Jokowi mulai 30 Desember 2022. Menanggapi hal itu, Gubernur Khofifah mendukung kebijakan tersebut dan menjelaskan relevansinya dengan situasi Covid-19 di Jawa Timur.
"Pada akhir tahun 2022 kemarin, Bapak Presiden RI telah mencabut PPKM, saya rasa ini momentum yang tepat, karena dalam 10 bulan terakhir, indikator epidemiologis menunjukkan bahwa Indonesia bisa mengendalikan Covid-19. Angka BOR, positivity rate, angka kematian, semuanya di bawah standar WHO," ujarnya, Selasa (3/1/2023).
BACA JUGA:
- Sampaikan LKPJ TA 2022, Gubernur Khofifah: Capaian Kinerja Pemprov Jatim Meningkat 1,29 Persen
- Baznas, Gubernur Jatim, dan Bupati Lindra Berikan Santunan ke 2.000 Anak Yatim di Tuban
- Harlah ke-77, Khofifah Tegaskan Penguatan Peran Muslimat Membangun Peradaban Dunia
- Safari Ramadhan 2023: Jelajah Sejarah Gubernur Khofifah ke Masjid-Masjid Legendaris di Jawa Timur
Ia pun memaparkan situasi Covid-19 di Jawa Timur yang juga telah selaras dengan upaya pencabutan PPKM.
“Jawa Timur insyaAllah sudah sangat siap dalam melepas PPKM, berdasarkan indikator epidemiologis seluruh kabupaten dan kota telah berhasil mempertahankan level 1 selama 6 bulan berturut turut," tuturnya.
"Bahkan per kemarin, Senin (2/1/2023) positivity rate Jatim tercatat 2.18 persen dan BOR tercatat 3.78 persen. Angka-angka ini juga semuanya di bawah standar WHO, bahkan angka ini lebih baik dari rata - rata Nasional, di mana berdasarkan website kemenkes posivity rate nasional 2.68 persen dan BOR 4.31 persen," imbuhnya.
Gubernur berharap, langkah pencabutan PPKM berdampak positif ke berbagai sektor, terutama ekonomi dan pendidikan. Kondisi ekonomi Jawa Timur pada tahun 2023 diharapkan lebih baik dari beberapa tahun sebelumnya.
Simak berita selengkapnya ...
