23 Kabupaten/Kota di Jawa Timur Capai Indikator Peduli HAM dan Raih Penghargaan dari Kemenkumham

23 Kabupaten/Kota di Jawa Timur Capai Indikator Peduli HAM dan Raih Penghargaan dari Kemenkumham Gubernur Khofifah saat menerima penghargaan sebagai Pembina Pemerintah Daerah baik Kabupaten/Kota Peduli Hak Asasi Manusia dari Kemenkumham.

JAKARTA, BANGSAONLINE.com - Gubernur Jawa Timur, Indar Parawansa, dinilai berhasil mendorong 23 pemerintah kabupaten/kota mencapai indikator peduli . Oleh karena itu, ia menerima penghargaan sebagai Pembina Pemerintah Daerah baik Kabupaten/Kota Peduli Hak Asasi Manusia () dari Kementerian Hukum dan .

Jumlah tersebut merupakan yang terbanyak se-Indonesia, disusul Jawa Tengah 20 kabupaten/kota, DKI Jakarta 6 kabupaten/kota, dan Jawa Barat 4 kabupaten/kota. Apresiasi diserahkan Wakil Presiden, Ma’ruf Amin, didampingi Menkumham, Yasonna H. Laoly, pada Puncak Peringatan Hari Sedunia 2022 di Jakarta, Senin (12/12/2022).

“Setiap tahunnya memang kita melakukan pelaporan. Alhamdulillah tahun ini hasilnya cukup memuaskan. 23 kabupaten/kota se-Jatim telah mencapai indikator penilaian peduli , kami bersyukur ini capaian tertinggi diantara provinsi lainnya di Indonesia,” kata .

Gubernur berharap, capaian kepedulian pada kabupaten/kota se-Jatim akan terus meningkat. Bahkan di tahun 2023 mendatang, ia menargetkan 100 persen atau 38 kabupaten/kota se-Jatim seluruhnya menjadi peduli .

“Kami juga melakukan koordinasi dengan Kanwil Ke untuk mengetahui mana yang perlu kami tingkatkan dan mana yang harus dievaluasi ulang,” tuturnya.

Penghargaan itu mengacu pada apresiasi atas kerja keras seluruh pemangku kepentingan di bidang pemajuan hak asasi manusia, baik itu pemerintah pusat, pemerintah daerah, perguruan tinggi, masyarakat sipil, pelaku bisnis dan korporasi, serta seluruh anggota masyarakat dalam mewujudkan penghormatan, pemenuhan, pelindungan, pemajuan dan penegakan .

Dalam kesempatan ini, sebanyak 23 kabupaten/kota dari Jatim juga berhasil mendapatkan penghargaan dari Menkumham atas penguatan, perlindungan dan penegakan bagi masyarakat.  mengatakan bahwa dalam proses pembinaan dikoordinasikan lewat 5 Badan Koordinasi Wilayah (Bakorwil) yang ada di Jawa Timur.

Berita Terkait

BANGSAONLINE VIDEO