Indra Wahyudi, Wakil Ketua DPRD Sumenep.
"Kalaupun ada yang terindikasi terpapar narkoba, bisa dilakukan rehabilitasi. Daripada suatu saat ditangkap aparat penegak hukum, dan hal itu justru sangat memalukan," cetusnya.
"Kita harus tunjukkan kepada masyarakat bahwa anggota dewan dan pimpinan dewan bebas narkoba. Syukur nantinya bisa menyasar pada tes urine terhadap aparat lainnya di lingkup Pemkab Sumenep. Hari ini kita melihat fakta yang ada," ujarnya.
Menurut aktivis HMI itu, pelaksanaan tes urine bisa bekerja sama dengan BNN, polres, instansi terkait, dengan pengawasan dari LSM, wartawan, dan aktivis lainnya.
Terpisah, Jakfar Faruk Abdillah, pengacara yang kesehariannya kerap menangani kasus narkoba mengingatkan bahwa narkoba ibarat jaring laba-laba. Yakni mampu menerobos celah terkecil di lingkup masyarakat luas.
Ia berharap anggota dewan dan pimpinan dewan satu suara terkait usulan dilakukannya test urine di lingkup mereka, termasuk sekretariat dewan.
"Jika semua anggota dan pimpinan punya itikad baik, pasti terselenggara tes urine dan rambut. Tapi jika tidak terlaksana, saya yakin diduga ada anggota dewan yang terindikasi pengguna narkoba dan sejenisnya. Ayo buktikan dewan bebas narkoba," tantangnya. (aln/ns)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
