FGD Bappeda Gresik dan DPRD: Penanganan Kali Lamong Harus Tuntas

Dhawam juga menyinggung soal dana sharing dengan pemerintah pusat untuk penanganan Kali Lamong. Jika sebelumnya, pemerintah pusat akan menggelontorkan anggaran sekitar Rp 1,040 triliun, realisainya sangat berat jika melihat kondisi seperti saat ini.

"Saya dengar anggaran itu, akan dialihkan untuk proyek Ibu Kota Nusantara (IKN)," katanya.

"Makanya, pola-pola lain seperti pengerukan harus intens dilakukan, karena hasilnya bisa mengurangi luapan Kali Lamong dan cepat surutnya genangan yang merendam rumah maupun areal pertanian masyarakat," tutupnya.

Sementara itu, Mustajab menyatakan bahwa dalam program Nawa Karsa Bupati Fandi Akhmad Yani dan Wabup Aminatun Habibah, di era pemerintahan ini ada program go to zero banjir (tak ada banjir).

Program ini, kata ia, masuk di progaram Nawa Karsa Gresik Mapan ( bebas dari banjir).

"Harapan kami, jangan hanya Kali Lamong saja yang go to zero banjir. Tapi kota juga sama," ucap anggota Fraksi Amanat Pembangunan (FAP) ini.

Ia lantas menyebutkan, pembebasan lahan untuk normalisasi Kali Lamong. Menurut ia, pada APBD 2022 ada ploting anggaran Rp 60 miliar untuk pembebasan lahan Kali Lamong.

"Ada anggaran pembebesan lahan. Setiap tahun anggaran harus ada jika ingin penangan Kali Lamong cepat tuntas. Jika tahun ini ada 15 km yang dibebaskan, maka tahun berikutnya sama. Atau lebih besar. Sehingga, pembebasan lahan cepat tuntas," katanya.

Selain itu, tambah Mustajab, pembangunan tanggul parapet yang sekarang masih di Desa Jono dan Tambakberas, Kecamatan Cerme, harus diteruskan.

"Kalau pemerintah terbentur anggaran, maka bisa pakai pola kerjasama dengan pihak ketiga dengan model kerjasama pemerintah dengan badan usaha (KPBU)," tuturnya.

"Agar penangan Kali Lamong bisa cepat tuntas, saya minta kepada Bappeda agar anggaran untuk Kali Lamong jangan dikepras, atau ditangguhkan," sambungnya.

Diskusi tersebut juga banyak masukan dari para peserta untuk penanganan Kali Lamang. Mulai saal permintaan agar hulu Kali Lamong seperti di Desa Sukorejo, Kecamatan Kebomas sering dikeruk karena dangkal, tanggul di hulu ditinggikan karena di Surabaya sudah diparapet, dan terjadinya penyempitan hulu Kali Lamong karena pembangunan sejumlah pabrik.

Selain itu, bibir dan tanggul Kali Lamong yang habis dikeruk ditanami rumput vetiver atau akar wangi, penganggaran penanganan Kali Lamong tak akan cukup dengan APBD, maka harus intens minta bantuan pusat dengan APBN, dan lainnya. (hud/mar)