Suasana FGD tentang isu strategis penanggulangan banjir kali lamong yang digelar Bappeda Gresik. Foto: Ist
GRESIK, BANGSAONLINE.com - Bappeda (badan perencanaan pembangunan, penelitian, dan pengembangan daerah) Gresik bersama dewan menggelar focus group discussion (FGD), Kamis (10/11/2022).
Agenda bertajuk 'Isu Strategis Penanggulangan Bencana Banjir Kali Lamong' itu menghadirkan narasumber dari Komisi III DPRD Gresik, Mustajab dan Lutfi Dhawam, dengan moderator Ketua Komunitas Wartawan Gresik (KWG), M. Syuhud Almanfaluty.
Peserta kegiatan ini berasal dari organiasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemkab Gresik, seperti DPUTR, DCKPKP, BPBD, Dinsos, Damkar, Dispol PP, DPMD, dan sejumlah OPD lain.
FGD juga sebagai ajang urun rembuk untuk meminta saran dan masukan dalam penanganan Kali Lamong agar menuju zero banjir di era Pemerintahan Gresik Baru di bawah kepemimpinan Fandi Akhmad Yani dan Aminatun Habibah.
Lutfi Dhawam menyatakan bahwa, penanganan banjir Kali Lamong merupakan salah satu program prioritas pemerintahan Gresik Baru. Untuk itu, kata ia, penanganan banjir harus terprogram dan terprogres dengan baik. Termasuk, ketersediaan anggaran.
"Penanganan banjir Kali Laamong harus tuntas. Makanya, pemerintah dalam penangan program ini harus terukur dan terarah progres dan capaiannya. Juga soal anggarannya," ucap Ketua Fraksi Gerindra DPRD Gresik ini.
Ia meminta dalam penanganan Kali Lamong harus terbangun koordinasi antara OPD satu dan OPD lain yang terkait. "Harus ada koordinasi. Jangan jalan sendiri-sendiri," pintanya.
Ia juga meminta kepada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR) Gresik agar dalam penanganan Kali Lamong kalau dengan cara pembuatan tanggul parapet (cor) terkendala anggaran.
Maka, sementara waktu harus menggencarkan pengerukan untuk mengambil sedimentasi untuk mengurangi pendangkalan. Sehingga, air bisa terbuang dengan cepat ke laut.
"Pengerukan harus terus dilakukan, baik di Kali Lamong, maupun anak Kali Lamong," pintanya.
Dhawam menambahkan, DPRD Gresik sangat mendukung program pemerintah. Jika saat ini ada 3 prioritas, yakni penanganan banjir Kali Lamong, penanganan infrastruktur jalan, dan penurunan angka kemiskinan, maka program urgent itu harus didukung oleh semua OPD.
"Kalau memang tiga itu yang harus dituntaskan, maka OPD lain yang tak menangani program itu, harus rela APBDnya difokuskan untuk tuntaskan tiga program tersebut," tuturnya.
Ia lantas mencontohkan sejumlah daerah yang telah menjalankan pola penangan program model itu. Antara lain, Kabupaten Banyuwangi.
"Di Banyuwangi sudah melakukan model seperti itu. Jika ada program A yang harus dituntaskan, maka anggaran terfokus ke program itu. Makanya, OPD lain juga harus legowo dan mendukung," ungkapnya.
