Soal Kisruh Dana PEN, Wakil Ketua DPRD Situbondo: Demo Penolakan, Ada Tulisan Turunkan Bupati

Benarkah ada miskomunikasi antara DPRD dan Bupati? Abdurrahman menjelaskan, “DPRD ini kan lembaga politik, ada fraksi pendukung, ada fraksi oposisi. Kalau kita mau baik-baik tentu kita sama-sama baik. Faktanya selama ini, kadang kita ada mis karena memang berbeda pendapat. Itu kan lumrah, biasa. Asalkan itu tidak dijadikan bahan untuk menjatuhkan. Coba baca berita-berita, kalau ada kelemahan bupati, menjatuhkan sifatnya bukan? tidak dinamis lagi, bukan membangun lagi. Tiktok contohnya, ada akun Situbondo progresif baca atau dengarkan, tidak ada satupun isinya yang objektif menilai bupati,” kata Abdurrahman.

Ia bahkan menengarai ada gerakan politik untuk menggagalkan kinerja bupati. Benarkah ? “Tidak menutup kemungkinan, kok bisa demo penolakan dana PEN, ada tulisan turunkan bupati,” jelas Abdurrahman.

Menurut dia, hubungan, komunikasi legislatif dan bupati baik-baik saja. Tapi memang ada faktor miskomunikasi. Ia mencontohkan soal perbedaan pendapat tentang aspirasi pembangunan yang harus dibiayai APBD.

“Misalnya ada jasmas, reses menghasilkan pokok-pokok pikiran. Muncul perbedaan, tarik menarik dalam pembahasan tentang alokasi anggarannya antara bupati dan legislatif. Terkadang alokasi anggaran tidak menemukan titik temu, terus ngancam tidak ada pembahasan, ini masalah komunikasi sebenarnya,” kata Abdurrahman

Terkait kegagalan realisasi dana PEN ia berpendapat akibat imbas masalah UPL PKL. “Okelah kalau disebut kesalahan manajemen di pihak OPD terkait yang tanggungjawabnya pemerintah daerah. Keputusan mengembalikan dana PEN ini sudah tepat, karena adendum yang diajukan oleh bupati tidak diterima. Kalaupun dilanjutkan justru akan menilbulkan masalah baru. Penjelasan inipun sudah disampaikan sendiri melalui forum rapat paripurna di DPRD,” ujarnya

“Kita berangkat dari tujuan awal untuk membangun situbondo. Ini adalah risiko semuanya, harus dibahas APBD, bagaimanpun pengembaliannya, kerugiannya harus dibahas di APBD. Mana mungkin tidak dibahas dalam APBD,” katanya.

Lalu bagaimana dengan penolakan beberapa elemen masyarakat terkait pengembalian yang dibebankan kepada APBD.”Saya kira yang pinjam bupati. Bupati itu institusi pemerintahan. Jika institusi pemerintahan, ketika baik diakui, ketika salah gak diakui. Dalam bingkai ini juga gak bagus. Saya katakan, niatnya bupati kalau gak permasalahan UPL PKL ini landing PEN itu,” katanya. (Syaiful Bahri)