Bupati Karna Dianggap Gagal Realisasikan Program Pusat, DPRD-Ketua Parpol Kecewa Bupati Situbondo

Bupati Karna Dianggap Gagal Realisasikan Program Pusat, DPRD-Ketua Parpol Kecewa Bupati Situbondo Ketua DPRD Situbondo, Edy Wahyudi, saat ditemui Syaiful Bahri, wartawan HARIAN BANGSA, di ruang kerjanya, Senin (22/8/2022). Foto: BANGSAONLINE.com

Pengembalian Pinjaman sebesar 62.32 M dituangkan dalam Rencana Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (PAPBD) Tahun Anggaran 2022. Pengembalian pinjaman dana PEN berupa pokok dan bunga.

Menurut perkiraan sementara dari dokumen RAPBD, rakyat akan menanggung beban pengembalian pinjaman itu sekitar 8 M yang terdiri dari bunga sekitar 3,5 M dan perencanaan pembangunan sekitar 4,6 M.

Sebelumnyajuga  diberitakan bahwa pinjaman ini memantik pro-kontra sejak awal rencana peminjaman dana ini oleh Bupati. DPRD merasa tidak dilibatkan dan tidak mengetahui secara detail besaran dan penggunaannya.

H Tolak, ketua FPKB mengaku tak tahu tentang pinjaman itu. “Kami tidak tahu rencana pinjaman ini dan tidak diajak bicara. Karena itu Fraksi PKB tegas menolak pinjaman dana PEN ini dari sejak awal,” tegasnya.

Dalam perjalannanya banyak juga penolakan dari masyarakat hingga muncul demo di Jakarta maupun di Situbondo.

Bahkan kebijakan pinjaman dana PEN menelan korban ditetapkannya 6 tersangka ASN dari Dinas Lingkungan Hidup (DLH) dalam kasus korupsi dokumen UKL UPL oleh Kejaksaan pada malam Rabu (20/72022). Dan saat ini mereka mendekan dalam tahanan.

Seorang Anggota DPRD yang tidak mau disebut namanya menyatakan mengaku tersentuh hatinya karena mayarakat Situbondo harus menjadi korban menanggung beban pengembalian sekitar 8 M akibat kecerobohan kebijakan bupati. (Syaiful Bahri)

-       

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Berita Terkait

BANGSAONLINE VIDEO