Debat Sengit, Komisi Rekomendasi Bahas Korupsi, LGBT, Penghapusan Madrasah dari UU Sisdiknas

Debat Sengit, Komisi Rekomendasi Bahas Korupsi, LGBT, Penghapusan Madrasah dari UU Sisdiknas Para pimpinan sidang Komisi Rekomendasi Kongres III Pergunu di Gedung Pascasarjana Insitut KH Abdul Chalim Pondok Pesantren Amanatul Ummah Pacet Mojokerto, Sabtu (28/5/2022). Foto: MMA/ BANGSAONLINE.com

MOJOKERTO, BANGSAONLINE.com - Kongres III Persatuan Guru Nahdlatul Ulama () memasuki hari kedua. Agendanya sidang komisi dan pemilihan Ketua Umum periode 2022 - 2027. 

Pantauan BANGSAONLINE.com di lokasi, sejak pagi pukul 08.00, Sabtu (28/5/2022), peserta Kongres memasuki sidang komisi yang terdiri dari tiga komisi.

Pertama, Komisi A yang membahas tentang organisasi. Kedua, Komisi B yang membidangi program kerja. Ketiga, Komisi C yang membahas tentang rekomendasi.

Yang menarik, komisi rekomendasi yang bertempat di Gedung Pascasarjana Institut Kiai Abdul Chalim lantai tiga berlangsung panas. Peserta silih berganti mengacungkan tangan. Ada yang protes pimpinan sidang, ada juga yang berdebat soal materi atau redaksi rekomendasi.

Ada juga peserta yang usul agar para guru non-PNS terlibat politik praktis agar bisa ikut menentukan kebijakan di daerahnya masing-masing.

Suasana makin panas ketika membahas soal . Ada yang usul agar presiden berperan aktif mendorong penegak hukum - terutama KPK dan Kejaksaan Agung - untuk lebih serius memberantas .

“Agar presiden dalam mengangkat penegak hukum seperti Kejagung benar-benar orang yang serius memberantas ,” kata salah seorang peserta.

Namun usulan ini dipotong oleh peserta lain. Ia minta redaksionalnya tidak spesifik kepada presiden, tapi pakai istilah pemerintah agar mencakup eksekutif, yudikatif, dan legislatif.

Meski demikian, semua peserta sepakat bahwa mendukung pemberantasan tanpa diskriminasi dan pandang bulu.

Simak berita selengkapnya ...

Lihat juga video 'Sedekah dan Zakat Rp 8 M, Kiai Asep Tak Punya Uang, Jika Tak Gemar Bersedekah':