SIDOARJO (BangsaOnline) - Keberadan koperasi di Kabupaten Sidoarjo terus meningkat setiap tahunnya. Jika tahun 2014 tercatat sebanyak 1.316 koperasi di Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian, Perdagangan dan ESDM Kabupaten Sidoarjo, pada tahun 2015 meningkat menjadi 1.321 koperasi. Kendati demikian, 148 koperasi dinyatakan tidak sehat.
“Ada sebanyak 148 koperasi yang dinyatakan tidak sehat dalam pengelolaanya. Untuk itu Pemkab Sidoarjo terus berupaya meningkatkan kualitas koperasi yang ada. Pada tahun 2013, sebanyak 17 koperasi yang disehatkan. Kedepan dengan support Pemkab Sidoarjo, mudah-mudahan ke 148 koperasi yang tidak sehat ini segera menjadi koperasi yang sehat,” harap Kepala Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian, Perdagangan dan ESDM (Diskop UKM, Perrindag dan ESDM) Sidoarjo, Fenny Apridawati.
BACA JUGA:
- Dorong Literasi Koperasi Mahasiswa, Wali Kota Pasuruan Sebut Kampus Punya Peran Strategis
- Tinjau Koperasi Desa Merah Putih di Mojokerto, Gubernur Jatim Komitmen Ringankan Beban Masyarakat
- Skema Kerja Sama Koperasi Merah Putih dan Bulog Dimatangkan, Dinas Koperasi Jember Bakal Selektif
- Koperasi Merah Putih Diresmikan Presiden, Wali Kota Mojokerto: Sudah Terbentuk di Tiap Kelurahan
Sementara itu, sebanyak 166 pengelola Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam (KSP/USP) serta pengelola Koperasi Pondok Pesantren (Kopontren) dan Koperasi Wanita (Kopwan) yang melakukan kegiatan simpan pinjam di lingkungan Sidoarjo mendapatkan bimbingan teknis (bimtek) dari Wakil Bupati (Wabup) H MG Hadi Sutjipto di pendopo Delta Wibawa, Senin (30/03).
Bimtek tersebut tujuannya menciptakan dan mengembangkan iklim serta mendorong pertumbuhan dan permasyarakatan koperasi. Selain itu, pelatihan maupun pendidikan serta penyuluhan dan penelitian perkoperasian terus diberikan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo kepada pelaku perkoperasian. Tidak hanya itu, fasilitas permodalan juga diberikan dengan segala kemudahannya dalam memperkokoh permodalan koperasi yang ada di Sidoarjo.
“Melalui bimtek kali ini, koperasi yang ada nantinya dapat mempertegas sasaran layanan yang diberikannya. Apakah koperasi yang dikelola tersebut sebagai badan hukum usaha koperasi atau sebagai Lembaga Keuangan Mikro (LKM),” tegasnya.
Ditambahkan Hadi Sutjipto, mulai tahun 2016 mendatang OJK (Otoritas Jasa Keuangan) akan turut memantau usaha koperasi dengan layanan non anggota. Untuk itu pengelola koperasi diharapkan dapat mempertimbangkan jenis usaha dan sasaran layanan yang akan dipilih. Sehingga akan tercapai sinergi antara pemerintah dengan koperasi dalam mensejahterahkan masyarakat, khususnya masyarakat Sidoarjo.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
