Pilgub Jatim 2018: Cak Imin Usul Gubernur Dipilih DPRD untuk Kepentingan Kakaknya
Minggu, 07 Februari 2016 15:27 WIB
JAKARTA, BANGSAONLINE.com - Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang berlangsung 5–6 Februari 2015 baru saja berakhir. Mukernas yang dihadiri Presiden Joko Widodo dan Wapres Jusuf Kalla itu menghasilkan tujuh rekomendasi yang kontroversial. Satu di antaranya rekomendasi pemilihan gubernur secara tidak langsung atau melalui DPRD provinsi setempat.
Said Salahudin, pengamat politik dari Universitas Indonesia (UI) langsung merespon. Ia menilai rekomendasi PKB itu menunjukkan partai pimpinan Muhaimin Iskandar itu tidak konsisten. Sebab, saat voting pengesahan RUU Pilkada yang mengusulkan sistem pemilihan kepala daerah dari langsung menjadi tidak langsung, PKB berada dalam barisan partai politik yang menolak RUU Pilkada tersebut. Bahkan PKB ngotot agar RUU Pilkada itu ditolak sehingga pemilihan kepala daerah tetap digelar secara langsung.
BACA JUGA:
Khofifah-Emil Resmi Terima Surat Dukungan dari Perindo untuk Pilgub Jatim 2024
Lagi, Ketua PKS Jatim Sowan Kiai Asep, Ternyata Ini yang Dibahas
Koalisi Gemuk di Pamekasan, Ada PAN hingga Gelora
Resmi Terima SK dari Partai Golkar, Khofifah-Emil Mohon Doa Lanjutkan Jatim Cettar Jilid Dua
“Rekomendasi PKB itu menunjukkan ketidak-konsistenan mereka dalam berpolitik. Saya melihat semangatnya lebih mengarah kepada memperjuangkan kepentingan kelompok ketimbang meningkatkan kualitas demokrasi,” beber Said kepada Didi, wartawan bangsaonline.com, Sabtu (6/2).
Direktur Eksekutif Sinergi Masyarakat untuk Demokrasi Indonesia (SIGMA) ini juga menyindir rekomendasi PKB agar pemilihan gubernur dilakukan oleh DPRD adalah untuk memuluskan kakaknya, Abdul Halim Iskandar (Pak Halim) yang akan maju sebagai Calon Gubernur pada Pilgub 2018.
Menurut Said, kalau sampai usulan pemilihan gubernur kembali melalui DPRD provinsi seperti di masa lalu, jelas PKB sangat diuntungkan. Sebab, kader yang diusung adalah Ketua DPRD provinsi Jawa Timur yang notabene adalah orang nomor satu di parlemen. Sebagai pimpinan, kata Said, jelas punya pengaruh dan otoritas yang besar untuk bisa mempengaruhi anggota dewan di luar Fraksi PKB. Ditopang 20 kursi yang dimiliki Fraksi PKB, langkah PKB untuk memenangi pilgub akan lebih mudah.