Soal LKPJ 2023, Pj Gubernur Jatim Tegaskan Hal ini
Editor: M. Aulia Rahman
Wartawan: Devi Fitri Afriyanti
Senin, 22 April 2024 20:43 WIB
Tak hanya itu, dalam kesempatan ini Adhy juga menjelaskan berbagai langkah strategik yang telah dilakukan Pemprov Jatim untuk membangkitkan roda perekonomian Jawa Timur.
Antara lain penguatan daya saing industri kecil melalui fasilitasi pelatihan peningkatan nilai tambah, sertifikasi dan desain produk kemasan, program afirmasi yang efektif melalui dukungan permodalan subsidi bunga pada Program Kredit Sejahtera (Prokesra), serta pemberdayaan koperasi, usaha kecil dan menengah.
“Upaya lainnya juga kami laksanakan melalui program pemberdayaan masyarakat khususnya di perdesaan, seperti Program Pemberdayaan BUMDesa yang mampu berperan dalam konsolidasi produk unggulan desa sehingga dapat meningkatkan daya saing,” terang Adhy.
Program ini memberikan penguatan permodalan kepada 150 BUMDesa yang bergerak di bidang pertanian, pariwisata, perdagangan, dan pengelolaan sampah senilai Rp15 miliar.
Kemudian Program Jatim Puspa dengan sasaran keluarga penerima manfaat (KPM) Graduasi PKH. Program ini mampu meningkatkan pendapatan KPM sehingga dapat meningkatkan daya beli masyarakat miskin.
Lalu Program Sinando (Sinau Nang Ndeso), yaitu pelatihan kewirausahaan usaha ekonomi masyarakat dengan memberikan pelatihan peningkatan kapasitas SDM di desa sehingga dapat meningkatkan skill SDM dan nilai tambah produk.
“Kami juga melakukan Program Desa Berdaya yang mampu menemukan ikon desa untuk dikembangkan menjadi ekonomi kreatif desa yang didukung oleh perencanaan penganggaran di desa,” tandas Adhy.
Tak ketinggalan yang juga dijelaskan Adhy adalah keberhasilan Pemprov Jatim dalam pengendalian inflasi di Jawa Timur melalui SIGATI (Sinergi Gapai Inflasi Terkendali).
Program ini telah dilaksanakan dan berhasil mewujudkan Stabilisasi harga pangan untuk meringankan beban masyarakat dan menstabilkan harga bahan pokok, melalui penyelenggaraan pasar murah.
“Kami juga melakukan peningkatan kualitas digitalisasi data, dengan melaksanakan updating rutin aplikasi monitoring harga melalui SISKAPERBAPO (Sistem Informasi Ketersediaan dan Perkembangan Bahan Pokok) sebagai upaya transparansi harga ke masyarakat dan dasar intervensi Operasi Pasar Murah (OPM),” tegas Adhy.
Di akhir, Adhy mengatakan bahwa seluruh capaian yang telah digapai merupakan hasil kerja dan usaha bersama untuk memajukan Jawa Timur.
“Capaian ini merupakan raihan kita bersama sebagai wujud kerjasama, kolaborasi dan sinergitas semua pihak, stakeholder di Jawa Timur, semua Perangkat Daerah, dukungan Forkopimda Jawa Timur, Bupati/Walikota, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, civitas akademika, media, pelaku dunia usaha dan partisipasi luar biasa masyarakat Jawa Timur, serta tentunya dukungan dan pengawalan segenap Anggota DPRD Provinsi Jawa Timur,” tandasnya. (dev/mar)