Percepat ODF, Pemkab dan Dewan Perlu Kolaborasi
Editor: Revol Afkar
Wartawan: Ahmad Habibi
Rabu, 01 Maret 2023 21:20 WIB
PASURUAN, BANGSAONLINE.com - Jumlah warga Kabupaten Pasuruan yang masih belum memiliki jamban sehat masih cukup tinggi. Dari 22 kecamatan di Kabupaten Pasuruan, baru 2 kecamatan yang telah dinyatakan open defecation free (ODF) atau bebas buang air besar (BAB) sembarangan. Yakni Kecamatan Tosari dan Kecamatan Tutur.
Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Pasuruan, Sobih Asrori, saat dikonfirmasi BANGSAONLINE.com usai rapat kerja dengan balitbangda dan dinas kesehatan, menjelaskan untuk mempercepat pengurangan desa-desa yang belum ODF, harus ada kolaborasi antara dewan dan pemkab.
BACA JUGA:
Dua Pencuri Kabel di PT Cimory Diamankan Polsek Purwosari
Raperda KTR Diprotes Apindo, Pansus II DPRD Pasuruan Janji Pertimbangkan Masukan Pengusaha
Dua Penadah Curanmor di Pasuruan Diringkus Polsek Kejayan, Satu Pelaku Pencurian DPO
Pembangunan Gedung dan Gudang Arsip DPRD Pasuruan Capai 32 Persen Lebih
"Hari ini kita mengundang dinas kesehatan, balitbangda, untuk mengatahui kondisi Kabupaten Pasuruan mana saja desa yang ODF dan yang belum ODF. Karena ODF ini terintegrasi pengurangan stunting," jelasnya politikus PKB ini, Selasa (1/3/2023).
Menurutnya, anggota komisi IV juga memberikan masukan agar program strategis yang telah dicanangkan bisa maksimal. "Pemerintah ngalor (utara), awak-awakan ngidul (kita mengusulkan ke selatan), kan gak pantas," sindirnya.
Terpisah, Kepala Dinas Kesehatan dr. Ani Latifah enggan memberikan komentar soal masih tingginya warga Kabupaten Pasuruan yang belum memiliki jamban.
"Wah, saya tidak komen dulu ya," jawabnya singkat.
Terpisah, kurang maksimalnya sanitasi di Kabupaten Pasuruan juga mendapat kritikan dari Pemerhati Lingkungan Lujeng Sudharto. Ia menilai Pemkab Pasuruan belum totalitas dalam mewujudkan ODF.
"Fakta tersebut bisa dilihat dari banyaknya desa yang masih belum berstatus ODF. Penanganan ODF masih parsial, hanya dibebankan pada OPD terkait, padahal perlu penanganan komprehensif," tuturnya.
Lujeng menyebut, dukungan anggaran dalam penanganan ODF yang disiapkan Pemkab Pasuruan tiap tahun relatif kecil bila dibandingkan dengan jumlah warga Pasuruan yang belum memiliki jamban.
Hal itu tentu berpengaruh dalam mewujudkan ODF. Ia mencontohkan pada tahun 2022 pembangunan jamban yang hanya 1.000 unit, dan tahun 2023 ini rencananya 1.230 unit. Sedangkan warga Kabupaten Pasuruan yang belum memiliki jamban lebih dari 51 ribu lebih. (bib/par/rev)