Takut Terjerat Hukum, Ketua RT di Kediri Wadul Kejari Tekait Prodamas
Editor: Revol
Wartawan: Arif Kurniawan
Senin, 20 April 2015 19:18 WIB
"Yang jelas bukan kapasitas kita untuk berpendapat terkait perwali dan NPHD ini, kita akan membuat telaah, dan kita simpulkan selanjutnya kita usulkan ke Pemkot. Dan selanjutnya yang menentukan untuk merubah NPHD nya itu juga wewenang pemkot," terangnya
Kabag Humas Pemkot Kediri, Apip Permana, mengatakan, perihal revisi sebenarnya menjadi hal positif, yang arahnya untuk perbaikan. Adapun drafnya sudah disusun dan dinaikan ketingkat Walikota. Revisi dilakukan, untuk menghindari multi tafsir di masyarakat.
“Poinya untuk perbaikan bagi masyarakat dan sebagai langkah kedepan menjadi lebih baik, kan sah-sah saja apabila dilakukan revisi Perwali, terutama pada bab IV pasal 7 ayat 1 dan 2 ,” jelas Apip.
Menurut Apip, pasal tersebut sebenarnya untuk menjelaskan tanggung jawab warga terkait barang yang sudah dihibahkan melalui program Podamas.
“Mengenai hibah barang, sebenarnya aturan itu untuk memberikan tanggungjawab atas penggunaan barang. Jangan sampai, barang tersebut disalahgunakan. Otomatis setelah dihibahkan tanggungjawab barang itu ada di penerima hibah,” tandasnya.
Diketahui dalam lampiran Perwali Peerubahan Nomor 52 tahun 2014 ada NPHD, dalam NPHD tersbut pada Bab 6, pasal 7 isisnya sebagai berikutApabila dalam penggunaan hibah terjadi penyimpangan yg menyebabkan kerugian negara, maka menjadi tanggung jawab penuh pihak kedua
Dan apabila terjadi permasalahan dan perselisihan dalam pelaksanaan dana hibah ini antara Pihak kedua dan pihak lain, maka pihak kesatu tidak bertanggung jawab dan dibebaskan dari segala tuntutan hukum. Jadi atas dasar itulah beberapa RT mengkuatirkan progaram unggulan dari Walikota Kediri.