KEDIRI, BANGSAONLINE.com - Aduan yang masuk ke Inspektorat Kabupaten Kediri terkait dugaan kecurangan dalam proses seleksi perangkat desa semakin banyak. Rabu (15/12) kemarin, ada 8 aduan yang masuk. Sementara Selasa (14/12) lalu, ada 7 aduan.
"Aduan yang masuk berupa informasi terkait ketidakpuasan penilaian ujian," kata Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Inspektorat Kabupaten Kediri, Wirawan, Rabu (15/12).
BACA JUGA:
- Dhito Ajak Masyarakat Sukseskan Pembangunan Infrastruktur di Kabupaten Kediri
- Pembangunan Jembatan Jongbiru Kediri Diperkirakan Meleset dari Target Penyelesaian
- Aksi Simpatik Polisi di Kota Kediri Selama Arus Mudik: Mulai Bantu Dorong Mobil hingga Bantu Isi BBM
- Halal Bihalal dengan Jajaran Pemkot Kediri, Pj Zanariah Ungkap soal Aturan WFH
Selain laporan langsung ke Kantor Inspektorat Kabupaten Kediri, laporan yang masuk via telepon juga lumayan. Terhitung sudah ada empat laporan dari tokoh masyarakat yang masuk.
Menurutnya, pengaduan itu bukan datang dari peserta saja, namun juga ada yang dari masyarakat hingga aktivis LSM. Ia mengatakan, pengaduan tersebut akan tetap dievaluasi. Khusus untuk aduan yang dilengkapi alat bukti, akan menjadi dasar untuk ditindaklanjuti.
Wirawan mengaku telah melakukan klarifikasi dan pengumpulan data ke perguruan tinggi selaku pihak ketiga yang diajak kerja sama untuk melaksanakan ujian tertulis pada pengisian perangkat desa. Klarifikasi itu terkait hasil ujian tertulis yang terindikasi kuat terjadi pelanggaran.
"Kita berharap secepatnya dalam minggu-minggu ini sudah keluar hasilnya," ungkapnya.
Sebelumnya, Bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramono memerintahkan tim fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan desa, khususnya inspektorat, untuk mengusut tuntas indikasi kuat adanya pelanggaran penilaian hasil ujian tertulis pengisian perangkat desa.
Ia menegaskan bahwa seleksi perangkat desa harus mengacu UU Nomor 6 Tahun 2014, Perda Kabupaten Kediri Nomor 5 Tahun 2017, dan Perbup Kediri Nomor 48 Tahun 2021. Berdasarkan peraturan-peraturan itu, pengangkatan perangkat desa harus berasaskan transparansi dan akuntabilitas. (uji/rev)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News