DPRD Gresik Segera Evaluasi Serapan Anggaran Refocusing Dampak Covid-19

GRESIK, BANGSAONLINE.com - DPRD Gresik segera mengagendakan evaluasi serapan anggaran refocusing APBD 2021 yang dialokasikan mencapai Rp 80 miliar. Hal ini disampaikan Wakil Ketua DPRD Gresik Ahmad Nurhamim kepada BANGSAONLINE.com, Rabu (7/7/2021).

Menurut Anha, sapaan akrabnya, anggaran Rp 80 miliar hasil refocussing tersebut digunakan untuk mendukung sejumlah kegiatan penanganan Covid-19 mulai di sektor kesehatan, maupun bantuan untuk masyarakat, dan sejumlah kegiatan lain.

Contohnya untuk memberikan insentif kepada 24.404 tenaga kependidikan (guru ngaji), marbut (penjaga masjid) tenaga formal dan nonformal sebesar Rp 5,3 miliar atau masing-masing dapat Rp 200 ribu.

"Kemudian, di sektor kesehatan untuk membiayai kebutuhan kesehatan dalam penanganan dampak Covid-19. Juga masih banyak pos lain," terangnya.

Anha mengaku prihatin, karena kasus Covid-19, termasuk di Kabupaten Gresik, terus naik. Karena itu, DPRD perlu mengungdang dinas kesehatan (dinkes) dan satgas Covid-19 yang bertanggung jawab untuk penanganan Covid-19.

"DPRD sangat perlu mengundang OPD terkait untuk evaluasi. Upaya preventif apa saja yang telah dilakukan dalam menekan sebaran Covid-19. Sebab, saat ini intensitas pencegahan sebaran Covid-19 seperti penyemprotan disinfektan cenderung menurun, tak seperti tahun 2020 lalu," terang Ketua DPD Golkar Gresik tersebut.

Pada kesempatan itu, Anha juga meminta agar kerja sama dalam penanganan Covid-19 antara OPD satu dan lainnya bisa saling menopang. "Sehingga, tak hanya OPD tertentu yang terkesan berperan," jelasnya.

Anha juga menyampaikan, bahwa DPRD sangat mendukung kebijakan PPKM darurat. Namun, ia meminta agar proteksi atau pencegahan Covid-19 di OPD-OPD ditambah. Pasalnya, ia mengaku mendapatkan informasi adanya pejabat maupun ASN di lingkungan Pemkab Gresik yang terpapar Covid-19 meski sudah menerapkan work from home (WFH).

"Saya dapat kabar ada satu OPD yang ASN-nya terpapar Covid-19 hingga 32 ASN positif, sehingga sempat lockdown. Begitu OPD lain juga ada yang ASN-nya terpapar mulai 10 orang, 9, 6, dan seterusnya," ungkap Anha.

Menurutnya, vaksinasi merupakan salah satu ikhtiar pemerintah untuk membentengi masyarakat dari paparan Covid-19. "Namun demikian, dengan vaksinasi tersebut bukan berarti masyarakat yang telah vaksin tak akan kena Covid-19. Makanya, kami mengajak kepada masyarakat untuk membantu pemerintah dalam mencegah sebaran Covid-19. Mari sama-sama tegakkan prokes 6M," pungkasnya. (hud/zar)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News