Pengurus GMNI Cabang Kabupaten Pamekasan saat melakukan audiensi dengan Badan Keuangan Daerah.
"Sampai saat ini kami menilai belum ada satu pun kegiatan atau program yang dijalankan Pemkab Pamekasan terkait pengalokasian dana tersebut," sebutnya.
Seharunya, lanjut Mubarok, di pertengahan tahun ini sudah banyak program yang dilaksanakan. Apalagi, dalam waktu dekat para petani mulai menanam tembakau. Karena itu, dana tersebut bisa dimanfaatkan untuk pengadaan bibit, bimbingan teknis kepada petani, juga untuk pengadaan sarpras (sarana dan prasarana) pendukung pertanian tembakau.
"Sampai saat ini belum ada 1 program pun dari dana DBHCHT ini yang berjalan. Ini yang dipertanyakan, kapan dana itu mau digunakan? Dan untuk program apa saja nantinya? Jangan sampai tidak sesuai ketentuan, jangan sampai tidak prosedural. Misalnya, 40 persen dialokasikan untuk kesehatan, itu sudah tidak prosedural. Tidak cukup sampai di sini, selanjutnya kita akan kawal semua OPD yang bersangkutan sebagai penyalur," tegasnya.
Sementara itu, berdasarkan data BKD Kabupaten Pamekasan, OPD yang mendapat alokasi DBHCHT tahun 2021 adalah Dinas Kesehatan Rp.14.137.409.750, RSUD Waru Rp. 2.000.000.000, Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Rp. 839.000.000.
Selanjutnya, Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Rp. 8.843.445.850, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Rp. 7.858.413.500, Diskominfo Rp.6.233.886.250, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Rp.400.000.000, serta Bagian Perekonomian Setdakab Rp.24.237.483.650. Total belanja DBHCHT di Kabupaten Pamekasan senilai Rp. 64.549.639.000.
"Ke depannya kami akan terus mengawal realisasi dan peruntukan alokasi dana tersebut hingga ke bawah. Bahkan kami sudah agendakan untuk mendatangi sekitar 14 OPD pengguna anggaran tersebut hingga ke lapangan," pungkas Mubarok. (yen/rev)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
